Cuaca
Memuat cuaca...
Berita

Meredam Lumpuh Ketapang (Bagian II): Dari Kendali Arus Menuju Benteng Keamanan dan Peluang Pariwisata

Meredam Lumpuh Ketapang (Bagian II): Dari Kendali Arus Menuju Benteng Keamanan dan Peluang Pariwisata

Oleh: Kombes Pol H. Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M.

(Kepala BNNK Banyuwangi / Lare Oseng Asli)

 

Pada gagasan opini sebelumnya, kita telah membedah bersama bahwa persoalan kemacetan kronis di Pelabuhan Ketapang bukanlah takdir tahunan yang tak tertanggulangi. Masalah utamanya terletak pada pola filtrasi tiket dan ruang tunggu yang terlalu dekat dengan dermaga. 

 

Solusi permanen yang ditawarkan adalah pergeseran paradigma menuju Traffic Demand Management melalui pembentukan System Terminal Layanan Terpadu (Off-Site Buffer Zone) di dua pintu gerbang: Bangsring (Sisi Utara) untuk menapis arus dari arah Pantura/Surabaya dan Bulusan (Sisi Selatan) untuk menapis arus dari Banyuwangi Kota/Jember.

 

Dengan dukungan Integrated Digital Release System (IDRS) berbasis Skema Kuota 1:1, kendaraan roda empat atau lebih hanya dilepas menuju dermaga secara bertahap sesuai kapasitas kosong pelabuhan secara real-time. Hasilnya, Jalan Raya Gatot Subroto dipastikan steril dari antrean statis kendaraan tanpa membebani biaya retribusi baru bagi masyarakat melalui skema pendanaan Business-to-Business (B2B) antara Pemkab, ASDP, dan Pelindo.

 

Namun, jika kita bedah lebih mendalam, kondisi kemacetan panjang di jalan umum selama ini tidak hanya melumpuhkan arus kendaraan. Situasi penumpukan yang tidak teratur itu ternyata melahirkan tiga ancaman serius yang selama ini luput dari perhatian publik: *maraknya praktik pungli, kerawanan kriminalitas dan peredaran gelap narkotika, serta pencemaran lingkungan.* 

 

*Benteng Keamanan:* Menutup Celah Transaksi Narkoba, Pungli, dan Kriminalitas

 

Ketika antrean kendaraan melumpuhkan jalan arteri hingga belasan kilometer, para pengemudi truk logistik terpaksa mengantre hingga belasan jam dalam kondisi lelah, stres, dan serba tidak pasti. Celah kerawanan inilah yang kerap dimanfaatkan secara cerdik oleh jaringan kejahatan dan oknum tak bertanggung jawab.

 

Di tengah kegelapan dan kepadatan jalur macet, marak terjadi praktik pungutan liar (pungli) yang memeras para sopir yang ingin "serobot jalur". Tak hanya itu, terjadi pula transaksi narkotika secara terselubung—baik dengan dalih penambah stamina (doping mengemudi) maupun modus penyelundupan barang haram antar-pulau. Kemacetan meluap di jalan umum ini juga kerap dimanfaatkan sebagai ruang sembunyi yang ideal bagi pelarian pelaku kriminalitas (DPO) dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali.

 

Kondisi jalan raya yang padat meluap membuat petugas sangat sulit melakukan pengawasan dan penindakan secara langsung. Oleh karena itu, kehadiran Terminal Layanan Terpadu di Bangsring dan Bulusan bertransformasi menjadi Filter Keamanan Terpadu (Off-Site Interdiction Checkpoint).

 

Melalui penyaringan terpusat di Mandatory Checkpoint, petugas gabungan dari BNNK Banyuwangi, Kepolisian, Bea Cukai, dan TNI dapat melakukan skrining secara terukur dan presisi. 

Dengan dukungan teknologi pendeteksi, verifikasi identitas terintegrasi, hingga pemanfaatan unit K-9 di lokasi buffer zone, kita dapat memutus rantai transaksi narkoba, mengeliminasi praktik pungli, serta menutup rapat celah pelarian pelaku kriminal tanpa mengganggu kelancaran arus kendaraan di jalan raya utama.

 

*Menjaga Kebersihan Wajah Banyuwangi*

 

Selain ancaman keamanan dan penegakan hukum, kemacetan di jalan umum juga memicu dampak sosial-lingkungan yang memprihatinkan.

 

 Ketiadaan fasilitas MCK di sepanjang jalur antrean membuat banyak pengemudi dan penumpang terpaksa buang hajat sembarangan di bahu jalan, semak-semak, hingga area pemukiman warga. Hal ini tidak hanya merusak estetika dan membuat wajah koridor Ketapang menjadi kotor serta berbau tidak sedap, tetapi juga berpotensi menimbulkan wabah penyakit bagi warga sekitar.

 

Dengan dialihkannya antrean ke Terminal Layanan Terpadu Bangsring dan Bulusan, seluruh kendaraan ditampung di area transit yang bersih dan manusiawi. Di dalam terminal, telah disediakan fasilitas sanitasi lengkap (toilet bersih, air mengalir, tempat sampah terpadu, hingga mushola).

 

 Wajah jalan arteri Banyuwangi pun tetap bersih, tertata, dan bebas dari kebiasaan buruk dampak kemacetan.

 

*Mengubah Waktu Tunggu Menjadi Peluang Pariwisata Lokal*

 

Kehadiran rest area modern di Terminal Layanan juga berhasil mengonversi waktu tunggu (holding time) menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Banyuwangi.

 

Ketika Selat Bali ditutup akibat gelombang tinggi, para wisatawan dan pengemudi yang berada di terminal disambut oleh sentra UMKM kuliner khas Oseng (Nasi Tempong, Rujak Soto, Kopi Oseng) serta Pusat Informasi Pariwisata (Tourism Information Center).

 

Informasi destinasi yang disajikan secara interaktif di rest area berpotensi menggerakkan wisatawan—yang semula hanya berniat melintasi Banyuwangi—untuk mengalihkan fokus wisatanya: menikmati kuliner lokal, berbelanja oleh-oleh, atau bahkan mengunjungi objek wisata terdekat di Bumi Blambangan.

 

 Biaya dan waktu tunggu yang biasanya terbuang sia-sia di jalan kini berubah menjadi perputaran uang yang masuk langsung ke kantong wong Oseng.

 

Komitmen dan Kesiapan Naskah Kebijakan

Formulasi solusi komprehensif ini—mulai dari rekayasa lalu lintas, penutupan celah transaksi narkoba dan pungli, penataan lingkungan sanitasi, hingga pengalihan ekonomi pariwisata—bukanlah sekadar wacana di atas kertas opini.

 

 Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) membutuhkan kajian teknis yang siap dieksekusi, penulis telah menyiapkan Naskah Kebijakan Komprehensif sebanyak 5 Bab yang disusun secara rinci dan sistematis.

Dokumen tersebut memuat analisis kawasan, arsitektur integrasi sistem IT, peta jalan (roadmap) implementasi, hingga draf legalitas pendukung berupa Lembar Pengesahan dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar-instansi.

 

Persoalan kemacetan Ketapang bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan secara permanen. Melalui komitmen bersama dalam wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Banyuwangi, konsep ini siap ditindaklanjuti demi kenyamanan masyarakat, kebersihan lingkungan, keamanan wilayah, dan kelancaran urat nadi ekonomi nasional.

 

_Banyuwangi bersinar, tadyang bareng, jenggirat tangi, Lalu Lintas Lancar, Ekonomi Moncer!_

Ti
Editor Tim Redaksi
Sumber Media Indonesia Times

⚠ Disclaimer

Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

BERITA PILIHAN