Sidoarjo, 29 Juli 2026 – Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah simbol kemuliaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin, semakin besar pula tanggung jawab moral yang dipikulnya. Karena itu, pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan membangun infrastruktur atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesungguhannya menjaga akhlak, ketenteraman, dan martabat masyarakat.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Semangat itulah yang tercermin dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo. Lebih dari sekadar agenda silaturahmi, pertemuan tersebut menghadirkan pesan bahwa pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan pembangunan karakter. Sebab, kemajuan tanpa moral akan melahirkan kegersangan nilai, sementara moral tanpa ikhtiar akan kehilangan daya untuk mengubah keadaan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan aturan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mengancam masa depan generasi muda. Sikap tersebut bukan semata-mata manifestasi kewenangan negara, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional sekaligus moral untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin adalah ra'in, penggembala yang bertugas menjaga, melindungi, dan memastikan umat yang dipimpinnya berada dalam keadaan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis ini menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada kemaslahatan umum.
Karena itu, sinergi antara pemerintah dan ulama memiliki makna yang sangat strategis. Pemerintah menghadirkan regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum. Ulama menghadirkan tuntunan akhlak, pendidikan keagamaan, serta pembinaan spiritual. Ketika keduanya berjalan beriringan, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga melahirkan masyarakat yang beradab dan berkarakter.
Al-Qur'an mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam perbuatan yang membawa kerusakan. Nilai inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Negara tidak cukup hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kehidupan sosial yang sehat, adil, dan bermartabat.
Tantangan yang dihadapi masyarakat dewasa ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan pola pergaulan, hingga berbagai bentuk penyimpangan sosial menuntut hadirnya kebijakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan edukasi, pembinaan keluarga, penguatan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat agar solusi yang lahir bersifat menyeluruh.
Di sinilah pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga. Sebab, menjaga generasi muda bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang paling keras dalam memberi sanksi, melainkan pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan tanpa kehilangan kasih sayang, menegakkan aturan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan, serta menjalankan kekuasaan dengan rendah hati sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat.
Dalam tradisi para ulama, kepemimpinan selalu dimaknai sebagai jalan ibadah. Seorang pemimpin tidak diingat karena lamanya menjabat, tetapi karena manfaat yang ditinggalkan. Jabatan akan berakhir, masa kekuasaan akan berganti, namun keadilan, keteladanan, dan keberanian menjaga amanah akan terus dikenang sebagai warisan yang bernilai.
Oleh sebab itu, memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah bukan sekadar membangun hubungan kelembagaan, melainkan meneguhkan ikhtiar bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, masyarakat yang berakhlak, dan generasi yang tumbuh dengan nilai-nilai keimanan, ilmu pengetahuan, serta kepedulian sosial.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya tercermin dari angka-angka statistik pembangunan. Keberhasilan sejati adalah ketika rakyat merasakan keadilan, hidup dalam ketenteraman, memperoleh perlindungan, dan memiliki harapan bahwa masa depan anak-anak mereka akan lebih baik. Itulah hakikat pemerintahan yang berlandaskan amanah: memimpin dengan hati, bekerja dengan integritas, dan mengabdi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT demi kemaslahatan bangsa dan negara. (Bagas)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
