SURABAYA – Media Indonesia Times | Menanggapi pemberitaan dan kritik masyarakat mengenai kualitas proyek pemasangan saluran air beton pracetak (U-ditch) di Jalan Sambongan Gang 1, RW 05, Pemerintah Kelurahan Bongkaran bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bongkaran Sejahtera resmi menyampaikan hak jawab dan klarifikasi pada Sabtu (12/9/2026).
Anda belum membaca semua isi berita ini
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Ketua Pokmas Bongkaran Sejahtera, H. Mudjiono, didampingi oleh Tim Pengawas Pokmas, Ach. Sulaiman. Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Bongkaran berkomitmen penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap pembangunan infrastruktur.
Penyesuaian Administratif dan Papan Informasi Proyek, Terkait papan informasi proyek yang sempat disorot karena belum mencantumkan nominal anggaran dan tenggat waktu secara detail, Ach. Sulaiman menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian administratif dan teknis di lapangan pada awal pengerjaan.
"Saat ini, Kelurahan telah memerintahkan Pokmas Bongkaran Sejahtera untuk memperbarui dan melengkapi papan proyek secara detail. Informasi mengenai jumlah anggaran dari APBD TA 2026, volume pekerjaan, serta target waktu penyelesaian kini telah dibuka agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," ujar Sulaiman kepada awak media.
Proyek Masih Berjalan dan Belum Final, Mengenai keluhan fisik proyek berupa penutup saluran (cover) yang terlihat bergelombang atau tidak presisi, Pokmas meluruskan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan belum masuk proses finalisasi.
"Kondisi cover yang belum rapi merupakan bagian dari proses dinamis pemasangan. Masih diperlukan penyelarasan (alignment), pemadatan tanah, dan perapian akhir (finishing). Kami bersama tim teknis kelurahan terus melakukan evaluasi harian untuk memastikan hasil akhir mengacu pada standar teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya," lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa sisa material galian tanah terus dibersihkan secara berkala agar tidak mengganggu aktivitas harian warga setempat.
Penjelasan Terkait Insiden Kerja dan Penerapan K3, Pihak Pokmas juga memberikan klarifikasi mengenai isu kecelakaan kerja yang dialami salah satu pekerja pada Senin (7/9/2026). Pokmas menyatakan rasa prihatin yang mendalam sekaligus meluruskan kronologi penanganan korban.
"Penanganan medis darurat langsung dilakukan oleh rekan kerja dan pengurus Pokmas sesaat setelah kejadian untuk menghentikan pendarahan. Pekerja yang mengalami luka robek pada tangan tersebut telah mendapatkan perawatan lanjutan yang layak," tegas Sulaiman.
Pascainsiden tersebut, Kelurahan Bongkaran menginstruksikan Pokmas untuk lebih disiplin menerapkan prinsip Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3). Saat ini, fasilitas kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) telah diwajibkan berada di area kerja, lengkap dengan pemasangan rambu peringatan serta pembatas area proyek demi keselamatan pekerja dan warga sekitar.
Komitmen Transparansi Kelurahan Bongkaran, Mengenai tidak adanya respons instan via pesan singkat WhatsApp dari Lurah Bongkaran, Pokmas menegaskan hal tersebut bukan bentuk sikap menghindari media atau "tutup mulut".
Berdasarkan arahan Lurah Bongkaran, Ilham Sampurno, S.H., M.Si., keterlambatan respons murni terjadi karena pejabat yang bersangkutan sedang memimpin koordinasi teknis di lapangan dan menghadiri agenda kedinasan yang mendesak.
"Atas arahan Pak Lurah, Pemerintah Kelurahan Bongkaran selalu terbuka terhadap dialog, saran, dan kritik yang membangun. Pintu kantor kelurahan selalu terbuka pada jam kerja bagi siapa saja yang ingin melakukan konfirmasi resmi secara langsung demi mendapatkan informasi yang berimbang," tambah Sulaiman.
Di akhir penjelasannya, H. Mudjiono dan Ach. Sulaiman menyampaikan terima kasih atas fungsi kontrol sosial yang berjalan di tengah masyarakat. Kelurahan Bongkaran berharap pengawasan ini menjadi pemacu untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur yang didanai uang rakyat berjalan dengan mutu terbaik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk penanganan banjir di Kota Surabaya. (Bagas)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
