Bupati Jalan Sehat Bersama Perusahaan, Ismail Tino: Jangan Biarkan Penambang Berjalan Sendiri
POHUWATO — Kegiatan Jalan Sehat Pani Gold Care 2026 yang melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato bersama pihak perusahaan mendapat sorotan dari kalangan penambang tradisional.
Perwakilan penambang tradisional, Ismail Tino, mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilainya perlu lebih hadir dalam persoalan yang tengah dihadapi masyarakat penambang, khususnya terkait talang yang disebut telah diangkut atau diamankan oleh pihak perusahaan.
Menurut Ismail, kehadiran pemerintah dalam kegiatan bersama perusahaan merupakan hal yang wajar. Namun, di sisi lain, pemerintah juga dinilai harus menunjukkan kehadiran ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut sumber penghidupan mereka.
“Kalau bersama perusahaan pemerintah bisa jalan sehat. Tapi ketika talang penambang diambil, pemerintah ke mana? Kami tidak melihat sikap yang jelas sampai hari ini,” ujar Ismail.
Ia menegaskan, talang bagi penambang tradisional bukan sekadar peralatan biasa. Alat tersebut merupakan bagian dari aktivitas kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, apabila alat kerja tersebut diambil atau diamankan, menurut Ismail, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar tindakan tersebut serta memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Kalau ada penyitaan atau pengangkutan alat, jelaskan dasar kewenangannya. Jangan rakyat dibiarkan bertanya-tanya,” katanya.
Ismail juga meminta Bupati Pohuwato tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial bersama pihak perusahaan, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk penambang tradisional yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas tersebut.
“Kami tidak meminta dibela kalau kami salah. Kami hanya meminta hukum dijalankan secara adil dan pemerintah hadir memberikan kepastian,” tegas Ismail.
Ia menilai, ukuran keberpihakan pemerintah tidak semata-mata dapat dilihat dari kehadiran pejabat dalam berbagai kegiatan bersama perusahaan. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu hadir sebagai penengah ketika terjadi persoalan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Jalan sehat boleh bersama perusahaan. Tetapi jangan sampai rakyat justru dibuat berjalan sendiri,” pungkasnya.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
