Hadapi Karhutla, Wakil DPD RI Desak Pusat Segera Cairkan Tunggakan DBH Kalteng Lebih dari Rp1 Triliun
PALANGKA RAYA — Di tengah beratnya situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Kalimantan Tengah dan wilayah Kalimantan lainnya, perhatian khusus dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat menjadi kebutuhan mendesak. Kondisi ini disampaikan oleh seorang Wakil Daerah di DPD RI, yang menekankan perlunya penguatan fiskal daerah untuk memitigasi dampak bencana.
Wakil tersebut mendesak agar Presiden Prabowo Subianto berkenan memberikan perhatian khusus pada penguatan fiskal daerah-daerah yang terdampak bencana, serta mengarahkan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan tunggakan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kalimantan Tengah yang menurut catatan DPRD Provinsi Kalteng telah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Langkah ini sangat penting untuk memastikan daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat guna menyiapkan bantalan sosial bagi warga serta layanan kesehatan yang prima, sehingga dampak bencana tidak mengganggu kesehatan dan kesejahteraan rakyat dalam jangka menengah maupun jangka panjang," tegasnya.
Daerah Tidak Bisa Dibiarkan Lemah Secara Fiskal
Ia menegaskan, daerah tidak dapat dibiarkan menghadapi tekanan keuangan yang melemah di tengah beban tambahan akibat bencana yang semakin memperberat kondisi.
"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran bersikap arif dan bijaksana, mendukung keberlangsungan pelayanan publik serta perlindungan rakyat di daerah dengan memastikan kapasitas fiskal yang memadai. Hal ini sangat krusial, terutama saat Kalteng sedang menghadapi situasi yang sangat berat."
Ajak Seluruh Elemen Bersatu, Fokus pada Keselamatan Rakyat
Pemerintah daerah diminta tetap bersatu dan terkoordinasi baik dalam menangani masalah bersama, menempatkan prioritas utama pada penanganan Karhutla, serta menghindari agenda, tindakan, maupun pernyataan publik yang justru mengaburkan tantangan utama menjaga keselamatan rakyat.
Sementara jajaran eksekutif bekerja memastikan perlindungan dan keselamatan rakyat—terutama pelayanan kesehatan publik agar dampak asap tidak memicu masalah kesehatan yang meluas, khususnya bagi ibu dan anak—jajaran DPRD diharapkan melalui saluran politik masing-masing memastikan para pemangku kepentingan di pusat memberikan perhatian serius pada Kalteng.
Penanganan Hulu–Hilir dan Kepatuhan Protokol Kesehatan
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus memadamkan api di titik kejadian, tetapi juga menyiapkan dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat sebagai langkah hilir. Masyarakat pun diimbau untuk saling mendukung, bergotong royong mencegah Karhutla di wilayah masing-masing, serta secara disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker untuk mencegah timbulnya penyakit lebih lanjut.
"Kalteng dan Kalimantan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dampak Karhutla tidak hanya masalah sosial dan ekonomi, tetapi berpotensi mengganggu kesehatan publik untuk jangka panjang. Perlu ada langkah penting agar imbas bencana ini tidak menjadi beban kesehatan warga ke depannya," ujarnya.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara transparan, sekaligus memperhatikan kearifan lokal dalam menangani keadaan luar biasa yang telah merugikan rakyat dan kepentingan daerah ini.
Sumber: Pernyataan Resmi Wakil Daerah DPD RI
Tanggal: 5 September 2026
Lokasi: Provinsi Kalimantan Tengah
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
