Logika Kebijakan yang Terbalik: Makanan Gratis, Ilmu Pengetahuan Berbayar
Banyuwangi - Lagi lagi Aktivis Filsafat Logika Berpikir, Raden Teguh Firmansyah, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pendidikan yang dinilai kehilangan logika dan gagal menyentuh akar persoalan rakyat.
Menurutnya, pemerintah terlalu sibuk membanggakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara di lapangan orang tua masih dipaksa mengeluarkan uang untuk membeli buku LKS, membayar uang gedung, SPP, hingga berbagai pungutan lain yang membebani pendidikan anak.
"Di mana letak logikanya? Negara mengklaim hadir untuk rakyat, tetapi hak paling mendasar, yaitu pendidikan, masih diperdagangkan melalui berbagai biaya.
Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan cerminan kegagalan menentukan skala prioritas."
Raden Teguh yang dikenal dengan filsafat logikanya ini menilai, kebijakan publik seharusnya berangkat dari kebutuhan yang paling mendasar. Pendidikan merupakan investasi peradaban yang manfaatnya berlangsung lintas generasi, sedangkan program konsumtif tanpa pembenahan sektor pendidikan tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa dalam jangka panjang.
"Rakyat masih bisa berusaha memberi makan anaknya. Namun tidak semua rakyat mampu membeli LKS, membayar uang gedung, SPP, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kalau negara benar-benar ingin memutus rantai kemiskinan, maka gratiskan seluruh kebutuhan pendidikan, bukan sekadar membuat program yang mudah dipromosikan."
Menurut Raden Teguh Firmansyah, selama masih ada anak yang terhambat belajar karena biaya, maka slogan tentang pemerataan pendidikan hanyalah retorika politik yang kehilangan makna di hadapan kenyataan.
"Bangsa ini tidak akan menjadi besar hanya karena mampu membagikan makanan. Bangsa ini akan menjadi besar ketika setiap anak dapat belajar tanpa dihantui tagihan biaya sekolah."
Ia mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pungutan di sekolah, serta memastikan bahwa akses terhadap pendidikan benar-benar dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa hambatan ekonomi.
"Berhentilah membangun citra melalui kebijakan yang mengundang tepuk tangan sesaat, tetapi mengabaikan persoalan yang setiap hari dirasakan rakyat. Negara harus kembali menggunakan akal sehat dalam menyusun prioritas. Pendidikan gratis yang berkualitas adalah fondasi kemajuan bangsa, bukan sekadar janji dalam pidato."
Logika Berpikirnya menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan dorongan agar kebijakan publik disusun berdasarkan logika, keadilan, serta kepentingan rakyat secara nyata.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Medicaid Expansion Improves Hypertension and Diabetes Control
Kombes Pol Rama Samtama Putra Pamit, Aktivis dan Masyarakat Banyuwangi Merasa Kehilangan
