Demi Sepiring Nasi, Penambang Tradisional Pohuwato Mengadu ke Gubernur Gusnar Ismail

Dalam pertemuan tersebut, para penambang menyampaikan bahwa mereka sudah tidak diperbolehkan lagi menempatkan talang di aliran Sungai Kaya Nanasi oleh pihak PT GSM. Padahal, menurut mereka, metode tersebut telah dilakukan selama puluhan tahun sebagai sumber penghidupan masyarakat setempat.

Baca Juga

Pemerintahan

Verifikasi Pemekaran 8 Desa Dimulai, Rendi Dikona Pertanyakan Dua Desa di Kecamatan Mananggu

Pemerintahan

Verifikasi Pemekaran 8 Desa Dimulai, Rendi Dikona Pertanyakan Dua Desa di Kecamatan Mananggu

Pemerintahan

Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, Syarif: Tidak Ada Pembahasan Putusan MK

Berita

Hadiri Pengukuhan Pengurus Badan Wakaf Banyuwangi, Wabup Dorong Pengelolaan Wakaf Lebih Produktif

Mereka menjelaskan, aktivitas yang dilakukan bukan menggunakan alat berat maupun melakukan penggalian, melainkan hanya memasang talang di aliran sungai untuk memanfaatkan material yang terbawa arus. Larangan tersebut, menurut mereka, berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut.

Selain larangan beraktivitas, para penambang juga mengaku sejumlah talang milik mereka diduga dirusak. Bahkan, beberapa talang disebut telah diamankan oleh pihak perusahaan dan dititipkan di Polres Pohuwato. Kondisi itu membuat mereka semakin sulit untuk kembali bekerja.

Baca Juga

Berita

Dari Pemberdayaan Perempuan hingga Layanan Inklusif, Banyuwangi Perkuat Pembangunan Responsif Gender

Berita

Lantik 73 Pejabat Pengawas, Bupati Ipuk: Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

Berita

Selamatkan Masa Depan Generasi Muda, MAKI Jatim Kembali Gaungkan Gerakan Sekolah Tanpa Bullying di Banyuwangi

Polri

Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Integritas Personel, Penegakan Hukum Harus Profesional dan Akuntabel

Dalam dialog bersama Gubernur Gorontalo, salah seorang perwakilan penambang menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan investasi. Namun, mereka berharap investasi dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat lokal.

"Kami bukan anti investasi, tapi seharusnya investasi harus berpihak pada masyarakat, memberikan dampak positif, bukan malah menyengsarakan masyarakat," ujar salah seorang perwakilan penambang.

Baca Juga

Berita

Kapolri Gagas Poliran, Polri Gandeng Mendes PDT Berdayakan Masyarakat Pengangguran

Berita

Dibawah Arahan Agus Flores PW FRN DPC BANYUWANGI REBORN GELAR RAPAT INTERNAL, PERKUAT SOLIDITAS DAN SATU KOMANDO

Berita

AGUS FLORES GERAK CEPAT! Tiga Kapolres di Jatim Jadi Tujuan, Ada Misi Penting Fast Respon Counter Polri

Berita

Subuh Keliling di Idi Tunong, Kapolres Aceh Timur Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan aliran sungai yang berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Menurutnya, sungai merupakan bentang alam yang mengalir secara alami sehingga perlu dicermati dari berbagai aspek.

"Jadi yang bisa saya terangkan, yang diberikan oleh alam. Bahasa kasarnya dulu lah, itu konsesi, tapi alam ada sungainya, otomatis air berjalan di situ. Mungkin alhamdulillah juga untuk rakyat, jadi lepas saja. Itu kira-kira yang ada dalam pikiran saya," kata Gusnar Ismail.

Baca Juga

Polri

Polresta Tuban Gandeng Pesilat dan Pelajar Hijaukan Pantai Cemara, Sumbang Oksigen untuk Masa Depan

Berita

Kapolri dan Muhammadiyah Dorong Dialog untuk Cegah Konflik dan Jaga Kerukunan

Berita

Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi dalam Kasus Karhutla

Berita

Masuki Pekan ke‑99, Jumat Berkah Wartawan Gandeng Sekjen KITA Perluas Berbagi di Puri Kembangan

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mencari jalan keluar yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus melindungi hak masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan tradisional di Sungai Kaya Nanasi. Dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.