Kapuas hulu, MediaIndonesiaTimes.id 6 September 2026.Keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama rombongan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi perhatian dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Sorotan publik bukan semata-mata mengenai perjalanan ke luar daerah, melainkan menyangkut urgensi kegiatan, jumlah peserta, sumber pembiayaan, serta prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Rombongan tersebut diketahui melibatkan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, serta sejumlah peserta lainnya.
Informasi yang beredar menyebutkan perjalanan tersebut berkaitan dengan studi banding atau pembelajaran pengelolaan sampah di Balikpapan.
Jika informasi tersebut benar, masyarakat tentu tidak mempersoalkan kegiatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Namun, pertanyaan publik kemudian muncul: seberapa besar manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya perjalanan yang dikeluarkan?
Efisiensi Jadi Sorotan
Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan berbagai kebutuhan masyarakat, prinsip efisiensi menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam setiap penggunaan APBD.
Masyarakat berhak mengetahui apakah jumlah peserta, lama perjalanan, transportasi, akomodasi dan biaya pendukung lainnya telah disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan.
Pertanyaannya sederhana: berapa anggaran yang digunakan untuk perjalanan tersebut dan apa hasil konkret yang akan dibawa pulang ke Kapuas Hulu?
Sebab, studi banding idealnya tidak berhenti pada kunjungan, pertemuan, foto bersama dan laporan perjalanan.
Harus ada pengetahuan yang diperoleh, kebijakan yang dirumuskan, serta program yang dapat diterapkan.
Jangan Sampai Hanya Pulang Membawa Foto
Masyarakat tentu berharap perjalanan ke Balikpapan benar-benar menghasilkan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kapuas Hulu.
Apalagi persoalan sampah merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Jika Pemkab Kapuas Hulu ingin belajar dari daerah lain, publik tentu mendukung sepanjang kegiatan tersebut memiliki dasar yang jelas, anggaran yang wajar, peserta yang proporsional dan hasil yang dapat diukur.
Yang menjadi pertanyaan bukan “boleh atau tidak pejabat melakukan perjalanan dinas?”
Melainkan:
“Apa manfaatnya bagi masyarakat dan apakah biaya yang dikeluarkan sudah efisien?”
Di Tengah Persoalan BBM dan Ekonomi Masyarakat
Sorotan tersebut muncul ketika masyarakat Kapuas Hulu masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk BBM, distribusi bahan bakar, kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari dan persoalan ekonomi lainnya.
Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin sensitif terhadap setiap penggunaan uang daerah.
Seorang warga mengatakan, apabila perjalanan tersebut memang merupakan studi banding, pemerintah tidak perlu ragu menjelaskan kepada publik.
“Kalau memang untuk belajar dan hasilnya nanti diterapkan, tentu kami dukung. Tapi masyarakat juga perlu tahu berapa biaya yang digunakan dan apa hasilnya,” ujarnya.»
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat tidak sedang mempersoalkan keberadaan perjalanan dinas secara umum, tetapi meminta transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.
Publik Minta Data, Bukan Sekadar Narasi
Untuk menghindari munculnya berbagai persepsi, Pemkab Kapuas Hulu diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
- dasar dan tujuan perjalanan;
- agenda resmi selama di Balikpapan;
- jumlah dan nama peserta;
- instansi atau lokasi yang dikunjungi;
- lama kegiatan;
- sumber pembiayaan;
- total anggaran perjalanan;
- serta hasil dan rencana tindak lanjut setelah kembali ke Kapuas Hulu.
Termasuk menjelaskan bagaimana prinsip efisiensi anggaran diterapkan dalam kegiatan tersebut.
Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami bahwa perjalanan dinas memang bagian dari kebutuhan pemerintahan dan bukan sekadar kegiatan seremonial.
Balikpapan Boleh Jadi Tujuan, Manfaat Harus Jadi Ukuran
Pada akhirnya, keberangkatan pejabat ke Balikpapan bukan persoalan utama.
Yang lebih penting adalah apa yang dibawa pulang untuk Kapuas Hulu.
Jika benar mempelajari pengelolaan sampah, masyarakat tentu menunggu inovasi dan perubahan nyata.
Jika menggunakan APBD, masyarakat berhak mengetahui besaran dan peruntukannya.
Dan jika pemerintah sedang mengedepankan efisiensi, publik juga berhak melihat bahwa prinsip tersebut diterapkan dalam setiap kegiatan yang menggunakan uang daerah.
Balikpapan boleh menjadi tujuan.
Studi banding boleh dilakukan.
Tetapi manfaat, transparansi dan efisiensi tetap harus menjadi ukuran.
Hingga rilis ini disusun, publik masih menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun DPRD Kapuas Hulu mengenai agenda, peserta, pembiayaan, pertimbangan efisiensi dan hasil kegiatan rombongan tersebut.
Publik tidak sedang menghitung berapa kali pejabat bepergian. Publik sedang menghitung seberapa besar manfaat setiap rupiah APBD yang dibelanjakan.
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
