Kemendukbangga/BKKBN Jatim Teguhkan Komitmen Pertahankan Predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM
SURABAYA — Media Indonesia Times | Komitmen membangun birokrasi yang berintegritas dan menghadirkan pelayanan publik berkualitas kembali ditegaskan Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Jawa Timur.
Tak sekadar mempertahankan capaian, jajaran Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur menempatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) sebagai tanggung jawab kelembagaan yang harus terus dijaga melalui konsistensi integritas, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam pembinaan pegawai yang dihadiri Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, Jumat (4/9/2026), di Ruang Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, menegaskan bahwa mempertahankan dua predikat tersebut bukan perkara administratif semata, melainkan bagian dari upaya memastikan seluruh jajaran bekerja dengan standar integritas yang sama.
“Kami dari Kemendukbangga Jawa Timur berupaya mempertahankan predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM karena ini sudah kita peroleh beberapa tahun yang lalu dan mungkin salah satu provinsi yang sudah mempunyai dua predikat langsung yang harus kita pertahankan. Alhamdulillah, komitmen dari semua pegawai insyaallah mendukung.”
Menurut Shodiqin, Jawa Timur memiliki alasan kuat untuk terus meningkatkan standar tata kelola. Terlebih, dalam rapat tinjauan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025, Jawa Timur mendapat perhatian langsung dari jajaran pimpinan pusat, termasuk Irtama selaku dewan pengarah.
Berbagai arahan yang diberikan, kata dia, akan segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut penguatan pemahaman dan implementasi sistem antisuap hingga ke lini pelayanan di daerah.
Sosialisasi mengenai anti penyuapan, gratifikasi, dan prinsip-prinsip integritas tidak boleh berhenti di tingkat kantor provinsi. Pesan tersebut harus menjangkau seluruh pegawai, termasuk mereka yang bertugas hingga tingkat kecamatan.
“Ini sebagai wujud dari Kemendukbangga Jawa Timur untuk menerapkan semua pegawai bekerja berintegritas dan bisa dipertanggungjawabkan, termasuk kinerjanya,” tegas Shodiqin.
Salah satu perhatian penting dalam pembinaan tersebut adalah akurasi data dan pelaporan kegiatan di daerah.
Shodiqin mengakui masih ditemukan selisih data terkait sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Persoalan tersebut, menurutnya, harus segera diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dalam waktu dekat, Perwakilan BKKBN Jawa Timur akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sekaligus melakukan pengecekan kepada para penyuluh keluarga berencana di lapangan.
“Apakah data yang dimasukkan itu memang error atau ada kesengajaan. Tentu kami akan menindaklanjuti menggunakan data by numbers dari pusat, supaya kita bisa klarifikasi pegawai kami di daerah. Harapannya supaya jangan terulang,” ujarnya.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa integritas birokrasi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari kebenaran setiap data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Irtama Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta menilai Perwakilan BKKBN Jawa Timur secara administratif dan dokumentatif telah menunjukkan kesiapan yang sangat baik dalam memenuhi standar ISO.
Namun, ia mengingatkan agar kepatuhan terhadap standar tidak berhenti pada aspek dokumentasi.
“Kami melihat dari aspek dokumen sangat bagus. Artinya memenuhi kriteria ISO. Namun kami berpesan juga, dalam hal ISO ini tidak hanya masalah pemenuhan dokumen, tapi bagaimana terhadap kualitas layanan di lapangan,” kata Ucok.
Menurut dia, keberhasilan sebuah sistem manajemen justru diuji ketika standar tersebut diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.
Dokumen yang tertata dengan baik, tetapi tidak diikuti pelayanan yang baik, hanya akan menghasilkan kepatuhan administratif tanpa substansi.
“Kami tidak ingin terjadi seperti itu. Sudah menjadi kewajiban kami melakukan pembinaan kantor-kantor perwakilan agar pelayanan di lapangan juga menunjukkan esensi ISO itu,” tegasnya.
Karena itu, Ucok meminta Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur beserta jajaran melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung terhadap unit-unit pelayanan di lapangan.
Apalagi, Jawa Timur memiliki cakupan wilayah yang luas dengan karakteristik daerah yang beragam. Kondisi tersebut menuntut strategi pengawasan dan pelayanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap keterbatasan sumber daya.
“Kaper kan baru tiga bulan di sini, meneruskan apa yang sudah dirintis baik oleh kaper sebelumnya, agar perform-nya itu lebih bagus lagi,” ujarnya.
Lebih jauh, Ucok menekankan bahwa penerapan ISO dalam lingkungan Kemendukbangga/BKKBN memiliki kaitan erat dengan upaya mencegah maladministrasi, fraud, serta penyalahgunaan kewenangan.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena sektor kependudukan dan pembangunan keluarga bersentuhan langsung dengan siklus hidup masyarakat dan menggunakan data sebagai salah satu fondasi utama pelayanan maupun kebijakan.
“Karena Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ini mengurus siklus hidup, otomatis datanya tidak boleh ada manipulasi,” tegasnya.
Menurut Ucok, setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem harus dipastikan akurat. Ketika terjadi kesalahan, perlu diketahui apakah hal tersebut semata-mata akibat kesalahan input atau terdapat unsur kesengajaan.
“Setiap satu data yang diinput itu bagi kami sudah cost,” jelasnya.
Dalam konteks program kependudukan dan keluarga berencana, kualitas data memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Data menjadi basis untuk merancang pelayanan, termasuk layanan kontrasepsi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta berbagai intervensi pembangunan keluarga.
Karena itu, profesionalisme dan akuntabilitas tidak boleh dipisahkan dari setiap proses pelayanan.
Ucok menilai kondisi Jawa Timur secara umum sudah baik, khususnya dari sisi pengelolaan data. Namun, masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang perlu diperkuat.
Tantangannya bukan sederhana. Luas wilayah Jawa Timur, sebaran kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa, serta keterbatasan personel dan anggaran membuat pola pelayanan dan pengawasan harus dirancang secara lebih strategis.
“Wilayahnya luas, tapi juga terbatas anggota Pak Kaper. Jadi harus diatur dengan keterbatasan anggaran saat ini, bagaimana cara menjangkau layanan-layanan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan kecamatan, termasuk desanya juga,” paparnya.
Keterbatasan sumber daya harus dijawab dengan strategi jangkauan yang lebih cermat, pemanfaatan data secara optimal, penguatan koordinasi, serta terobosan kebijakan yang mampu menyesuaikan dinamika pelayanan publik saat ini.
“Kita nanti akan lihat apanya yang akan dikasih. Ternyata kebijakannya, mereka harus ada terobosan baru. Kalau kebijakan baru dari pusat harus menyesuaikan kebijakan kekinian,” pungkas Ucok.
Pada akhirnya, mempertahankan predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM bukan hanya tentang menjaga sebuah penghargaan. Lebih dari itu, predikat tersebut menjadi ukuran konsistensi sebuah institusi dalam memastikan birokrasi berjalan bersih, pelayanan hadir secara nyata, dan setiap kewenangan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Bagi Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar meraih pengakuan, melainkan membuktikan bahwa integritas benar-benar hidup dalam setiap proses kerja dari ruang administrasi hingga titik pelayanan paling dekat dengan masyarakat. (Bagas)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati
