BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GITRAN WATCH NUSANTARA Jawa Timur–Bali melalui Ari Bagus Pranata menyatakan tengah menyiapkan langkah pengaduan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait dugaan persoalan dalam aktivitas sejumlah tambang galian C di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Ari mengatakan, pengaduan tersebut akan disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sebelum mengambil langkah pengaduan, pihaknya telah melakukan pengumpulan informasi serta penelusuran terhadap sejumlah data dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian mereka.
“Data dan dokumen yang kami perlukan sudah kami kumpulkan dan saat ini sudah cukup untuk menjadi bahan pengaduan. Kami akan menyampaikan semuanya kepada Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Ari, Selasa (8/8/2026).
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi masyarakat atau temuan lapangan. Setiap dugaan yang akan disampaikan dalam pengaduan, kata dia, akan dilengkapi dengan data, dokumen pendukung, serta informasi mengenai lokasi dan aktivitas yang menjadi objek pengaduan.
“Prinsip kami jelas, kalau ada dugaan persoalan, harus dibuktikan dengan data. Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Kami akan menyerahkan data dan dokumen kepada Polda Jatim, kemudian biarkan dilakukan pemeriksaan secara objektif,” katanya.
Ari menyebut, sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian dalam pengaduan antara lain legalitas kegiatan pertambangan, perizinan, kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, serta aspek lingkungan dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Pihaknya juga akan meminta agar instansi berwenang melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kondisi faktual di lapangan.
Lebih lanjut, Ari berharap pengaduan tersebut nantinya tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Apabila diperlukan, pihak berwenang diharapkan melakukan verifikasi dan pengecekan langsung ke lokasi untuk mencocokkan antara dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami berharap pemeriksaannya menyeluruh. Jangan hanya melihat dokumen di atas meja. Kalau memang diperlukan, turun ke lapangan dan cocokkan dengan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Menurut Ari, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan merupakan bagian dari kepentingan publik, terlebih apabila kegiatan tersebut berpotensi berkaitan dengan penggunaan ruang, lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun penerimaan negara atau daerah.
Ia mengatakan GITRAN WATCH NUSANTARA akan menyerahkan seluruh data yang dimiliki melalui mekanisme pengaduan resmi dan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
“Kami akan kawal secara administratif. Kalau memang tidak ada persoalan, tentu harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan adanya ketidaksesuaian, kami berharap ada tindakan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, pengaduan tersebut disebut masih dalam tahap persiapan penyampaian kepada pihak berwenang. Belum ada kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran pada aktivitas pertambangan yang dimaksud, sehingga seluruh dugaan tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
