Pontianak,MediaindonesiaTimes.id 8 september 2026. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak melaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa Surat Keputusan (SK) pemberhentian Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda), Flora Darosari, S.Psi.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Pelaksanaan eksekusi tersebut menjadi tahapan penting dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang telah melalui proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada prinsipnya wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan amar putusan.
Sengketa ini bermula dari diterbitkannya SK pemberhentian Flora Darosari dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT UKM (Perseroda).
SK tersebut kemudian menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam proses persidangan, persoalan mengenai keabsahan penerbitan keputusan administrasi tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim.
Setelah perkara berlanjut hingga tingkat kasasi, MA mengeluarkan putusan yang kemudian menjadi dasar dalam tahapan pelaksanaan eksekusi oleh PTUN Pontianak.
Pelaksanaan eksekusi tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada putusan pengadilan semata, tetapi harus dilanjutkan dengan pelaksanaan amar putusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Eksekusi oleh PTUN Pontianak menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas kedudukan para pihak serta konsekuensi administratif dari putusan MA.
Pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut berharap seluruh pihak, termasuk pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan objek sengketa, menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hal itu penting agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan terhadap status keputusan administrasi maupun kedudukan jabatan yang menjadi bagian dari sengketa.
Terkait kedudukan Flora Darosari sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT UKM (Perseroda), konsekuensi hukumnya harus mengacu pada amar putusan MA serta dokumen administrasi yang menjadi dasar pengangkatan dan pemberhentian.
Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi PTUN Pontianak diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kondisi hukum setelah putusan MA berkekuatan hukum tetap.
> “Pelaksanaan eksekusi ini merupakan bagian dari upaya memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semua pihak harus menghormati putusan dan menjalankan kewajibannya sesuai amar putusan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Memasuki Babak Akhir
Dengan dilaksanakannya eksekusi, polemik mengenai SK pemberhentian Direktur PT UKM (Perseroda) kini memasuki tahapan penting menuju penyelesaian.
Publik pun menunggu bagaimana seluruh pihak menindaklanjuti hasil eksekusi tersebut, terutama pihak yang memiliki kewajiban administratif berdasarkan putusan pengadilan.
Kepatuhan terhadap putusan yang telah inkracht dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan, serta tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pada akhirnya, pelaksanaan putusan pengadilan bukan semata persoalan menang atau kalah dalam suatu perkara, tetapi menyangkut kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
