SURABAYA, 17 November 2026 – Media Indonesia Times | Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki fase krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya secara resmi menerima pelimpahan tersangka berinisial CA beserta sejumlah barang bukti dari Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut menandai berakhirnya tahapan penyidikan dan dimulainya proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Namun, perkara ini bukan sekadar persoalan perpindahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum. Ada dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp10 miliar, sebuah angka yang menuntut pembuktian secara menyeluruh sekaligus pertanggungjawaban hukum apabila unsur tindak pidananya terbukti.
CA, yang diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya selama periode 2016–2024, kini harus menghadapi proses hukum atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan perusahaan yang dipimpinnya.
Pelimpahan dilakukan di Ruang Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
DELAPAN BOKS DOKUMEN, REKENING, LAPTOP, HINGGA ASET TANAH DAN BANGUNAN
Barang bukti yang diserahkan dalam Tahap II memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki sejumlah aspek transaksi dan administrasi keuangan yang harus diuji dalam persidangan.
Penyidik menyerahkan delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon genggam, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Bukan sekadar banyaknya barang bukti yang menjadi perhatian, melainkan bagaimana seluruh benda dan dokumen tersebut akan menjelaskan konstruksi dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
Dokumen keuangan harus mampu menjawab pertanyaan mengenai sumber dana, mekanisme pencairan, dasar pengeluaran, pencatatan akuntansi, hingga pihak yang menerima dan menikmati aliran uang.
Sementara itu, rekening dan perangkat elektronik dapat menjadi bagian penting dalam menguji hubungan komunikasi, transaksi, serta kesesuaian antara administrasi perusahaan dan fakta penggunaan dana.
Adapun aset tanah dan bangunan yang diserahkan harus dijelaskan status hukumnya, keterkaitannya dengan perkara, serta dasar penyitaannya. Tidak setiap aset yang diserahkan otomatis merupakan hasil tindak pidana; hubungan tersebut tetap harus dibuktikan secara hukum.
Di sinilah kualitas pembuktian JPU akan diuji. Sebab, perkara dengan nilai kerugian sekitar Rp10 miliar tidak cukup dibangun hanya berdasarkan dugaan dan dokumen administratif. Harus ada rangkaian alat bukti yang mampu menjelaskan secara terang bagaimana perbuatan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
DANA OPERASIONAL DIDUGA MENJADI INSTRUMEN PENYIMPANGAN
Berdasarkan keterangan penyidik sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kejaksaan, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
Modus yang diungkap adalah dugaan perintah kepada saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan sekaligus membuat dokumen administrasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan bagi kebutuhan operasional KBS.
Pengeluaran itu dicatat untuk berbagai kebutuhan, antara lain pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya.
Namun, hasil penyidikan mengindikasikan bahwa dana yang diduga dicairkan dengan dasar kebutuhan operasional tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Apabila konstruksi dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka persoalannya bukan hanya terletak pada penggunaan uang perusahaan yang tidak sesuai peruntukan, melainkan juga dugaan manipulasi pertanggungjawaban keuangan untuk memberikan kesan seolah-olah pengeluaran telah dilakukan secara sah.
Pola semacam ini harus dibedah secara cermat melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, bukti transaksi, serta hubungan antara pihak yang memerintahkan dan pihak yang melaksanakan pencairan.
Pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana pengeluaran tersebut dapat berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan menyetujui, bagaimana proses verifikasi dilakukan, dan mengapa mekanisme pengawasan internal tidak mampu mencegah dugaan penyimpangan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada tindakan individual, tetapi juga mampu menjelaskan apakah terdapat kelemahan sistem pengendalian internal yang memungkinkan dugaan penyimpangan berlangsung.
KBS BUKAN SEKADAR PERUSAHAAN DAERAH, MELAINKAN ASET DAN KEPENTINGAN PUBLIK
Ada aspek yang membuat perkara ini memiliki dimensi kepentingan masyarakat yang sangat besar.
Kebun Binatang Surabaya bukan sekadar entitas bisnis milik pemerintah daerah. KBS merupakan fasilitas publik yang mengemban fungsi konservasi satwa, pendidikan, rekreasi, serta pelayanan masyarakat.
Pengelolaan keuangannya memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlangsungan pemeliharaan satwa, ketersediaan pakan, kesehatan hewan, kelayakan kandang, keselamatan pengunjung, dan kualitas fasilitas pendukung.
Karena itu, setiap rupiah dana operasional harus memiliki peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan perusahaan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi, dampaknya bukan hanya menyangkut kerugian keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepentingan publik yang menjadi dasar keberadaan perusahaan daerah tersebut.
Pengelolaan perusahaan milik pemerintah daerah tidak boleh diperlakukan sebagai ruang privat yang kebijakannya hanya diketahui oleh segelintir pengelola.
Jabatan direktur utama membawa kewenangan sekaligus tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan seluruh kebijakan dan penggunaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
RP10 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL: PEMBUKTIAN HARUS MENJAWAB KE MANA UANG MENGALIR
Estimasi kerugian negara cq. Pemerintah Kota Surabaya yang mencapai kurang lebih Rp10 miliar menjadi salah satu titik perhatian utama dalam perkara ini.
Namun, angka tersebut harus ditempatkan secara tepat sebagai estimasi kerugian berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Kejaksaan, bukan sebagai angka yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam persidangan, JPU harus mampu menguraikan secara terperinci bagaimana nilai kerugian tersebut dihitung, transaksi mana yang menjadi objek perkara, bagaimana hubungan transaksi dengan dugaan perbuatan melawan hukum, serta siapa yang memperoleh manfaat.
Publik juga perlu mengetahui apakah terdapat aliran dana kepada pihak lain, bagaimana kedudukan aset yang diserahkan sebagai barang bukti, dan apakah terdapat kemungkinan pemulihan kerugian keuangan negara.
Penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Pengungkapan aliran dana dan pemulihan kerugian keuangan negara juga merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan daerah.
Uang perusahaan daerah adalah amanah publik. Setiap rupiah yang diduga diselewengkan harus ditelusuri, setiap penerima manfaat harus diidentifikasi berdasarkan bukti, dan setiap kerugian harus dipertanggungjawabkan menurut hukum.
CA DIJERAT DUA ALTERNATIF DAKWAAN, PROSES PENUNTUTAN SEGERA BERLANJUT
Dalam perkara ini, CA disangkakan melalui dua alternatif konstruksi dakwaan.
Dakwaan kesatu menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah Tahap II, JPU melanjutkan penahanan tersangka selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur untuk kepentingan proses penuntutan dan persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Tahap berikutnya akan menjadi momentum penting untuk menguji seluruh konstruksi perkara melalui persidangan terbuka sesuai ketentuan hukum.
Keterangan para saksi, dokumen administrasi, bukti transaksi, hasil pemeriksaan keuangan, dan barang bukti elektronik akan memperoleh ruang pengujian di hadapan majelis hakim.
UJIAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM: JANGAN BIARKAN RP10 MILIAR BERHENTI SEBAGAI ANGKA
Perkara ini menghadirkan tantangan penting bagi JPU Kejari Surabaya.
Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui siapa yang menjadi tersangka. Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, bagaimana uang perusahaan dikeluarkan, bagaimana administrasi pengeluaran dibuat, serta ke mana dana tersebut akhirnya mengalir.
Apabila terdapat pihak lain yang berdasarkan bukti memiliki keterlibatan, kedudukannya harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti terlibat tidak boleh dibebani tanggung jawab hanya karena hubungan jabatan atau kedekatan dalam struktur organisasi.
Proses hukum harus menjangkau fakta, bukan sekadar nama.
Kejaksaan juga perlu memastikan bahwa barang bukti yang telah diserahkan benar-benar memiliki relevansi dengan pembuktian unsur tindak pidana dan penelusuran kerugian keuangan negara.
Sebab, keberhasilan penanganan perkara korupsi bukan semata-mata ditentukan oleh penetapan tersangka atau besarnya nilai kerugian yang diumumkan, melainkan oleh kualitas pembuktian, ketepatan penerapan hukum, dan pertanggungjawaban yang dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.
PUBLIK MENUNGGU KEADILAN, KETERBUKAAN, DAN PEMULIHAN ASET DAERAH
Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2016–2024 menjadi pengingat bahwa perusahaan daerah harus dikelola dengan standar integritas yang tinggi.
Kepercayaan masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan. Kekayaan daerah tidak boleh dikelola tanpa transparansi. Dan jabatan publik tidak boleh dipisahkan dari kewajiban mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan.
Kini, setelah CA dan sejumlah barang bukti resmi diserahkan kepada Kejari Surabaya, perhatian publik tertuju pada proses penuntutan dan persidangan yang akan datang.
Masyarakat menunggu agar seluruh fakta dibuka secara objektif, seluruh transaksi diuji, dan kerugian keuangan daerah ditelusuri hingga memperoleh kejelasan.
Sebagaimana disampaikan Kejari Surabaya melalui siaran pers Nomor PR-25/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 16 November 2026, pelimpahan Tahap II telah dilaksanakan dan penahanan tersangka dilanjutkan selama 20 hari.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang seorang mantan direktur utama yang menghadapi proses hukum. Ini juga tentang bagaimana sebuah perusahaan daerah menjalankan amanah pengelolaan aset publik, bagaimana sistem pengawasan bekerja, dan bagaimana negara memastikan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan keuangan memperoleh penanganan yang semestinya.
Rp10 miliar bukan sekadar angka dalam sebuah perkara. Di baliknya ada tanggung jawab pengelolaan kekayaan daerah, kepentingan masyarakat, dan kepercayaan publik yang harus dipulihkan.
HUKUM HARUS MEMBUKTIKAN. KEUANGAN DAERAH HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN. DAN KEPENTINGAN PUBLIK TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN.(Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta