2025SURABAYA, 17 November 2026 - Media Indonesia Times | Skandal dugaan pengelolaan dana Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) memasuki babak paling eksplosif. Bukan lagi sekadar soal besaran anggaran APBD Rp2,3 miliar yang dipertanyakan, bukan lagi sekadar soal selisih Rp2,15 miliar yang tak kunjung dijelaskan.
Kini muncul dugaan yang jauh lebih serius dan jauh lebih berbahaya: Dana dari pihak sponsorship untuk GMS tahun 2025 diduga ditampung ke nomor rekening pribadi inisial “D”, seorang pegawai Dispora Jawa Timur, yang diduga atas arahan Pimpinan.
Jika dugaan ini benar, maka ini bukan lagi persoalan administrasi. Ini adalah persoalan tata kelola keuangan negara yang dilanggar secara terang-terangan.
*Mengapa Ini Sangat Serius?*
Dalam sistem keuangan negara, tidak ada satu pun alasan yang membenarkan dana sponsorship untuk kegiatan pemerintah ditampung ke rekening pribadi.
Dana sponsorship untuk kegiatan yang dibiayai APBD adalah dana publik. Ia wajib masuk ke mekanisme resmi, tercatat dalam pembukuan, dilaporkan dalam LPJ, dan dapat diaudit oleh Inspektorat, BPK, dan Aparat Penegak Hukum.
Ketika dana itu diduga masuk ke rekening pribadi, maka tiga prinsip fundamental langsung runtuh sekaligus:
*1. Prinsip Akuntabilitas Runtuh*
Publik tidak bisa lagi menelusuri dari mana uang itu datang, berapa jumlahnya, dan ke mana perginya.
*2. Prinsip Transparansi Runtuh*
Tidak ada dokumen resmi yang bisa diuji. Yang ada hanya aliran yang tertutup dan hanya diketahui oleh segelintir orang.
*3. Prinsip Pengawasan Runtuh*
Ketika uang berada di rekening pribadi, maka ia berada di luar jangkauan sistem pengawasan keuangan negara.
"Ini pola klasik. Kalau memang dana itu untuk kegiatan negara, kenapa harus masuk ke rekening pribadi? Kenapa tidak ke rekening resmi? Pertanyaan ini saja sudah cukup untuk membuat semua pihak wajib diperiksa," tegas Heru MAKI, Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur.
*Dugaan "Atas Arahan Pimpinan": Titik Paling Berbahaya*
Yang membuat dugaan ini semakin tajam adalah adanya dugaan bahwa penampungan ke rekening pribadi inisial “D” itu diduga atas arahan Pimpinan.
Jika benar ada arahan, maka ini bukan lagi perbuatan personal seorang oknum. Ini adalah dugaan perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan hirarki kekuasaan.
Dalam hukum pidana korupsi, arahan pimpinan bukan sekadar pelanggaran etik. Ia bisa menjadi konstruksi pasal penyertaan, pasal perintah jabatan, hingga pasal permufakatan jahat. Pimpinan yang memerintahkan, pegawai yang melaksanakan, dan pihak sponsor yang menyetor, semuanya berada dalam satu rangkaian yang harus dibedah secara hukum.
Karena itu MAKI Jatim menegaskan, inisial “D” tidak boleh dijadikan tumbal sendirian. Jika memang ada arahan, maka siapa yang memberi arahan harus dibuka. Siapa yang mengetahui, siapa yang menyetujui, dan siapa yang menikmati.
"Jangan jadikan si 'D' ini sebagai korban. Telusuri ke atas. Siapa Pimpinannya? Siapa yang memerintahkan? Itu yang harus dibuka oleh Kejati Jatim," ujar Heru MAKI.
*Dari Rp2,3 Miliar ke Rekening Pribadi: Sebuah Pola yang Terhubung*
Dugaan ini tidak muncul di ruang hampa. Ia muncul di tengah rangkaian panjang sorotan MAKI Jatim:
Sejak 2023, MAKI Jatim sudah memberi warning keras soal anggaran GMS Rp2,3 miliar setiap tahun dari APBD Pemprov Jatim, sementara hadiah pembinaan hanya Rp150 juta.
Lalu muncul sorotan soal dana sponsorship GMS 2026 yang diduga dikelola langsung oleh Dispora Jatim, bukan oleh EO penyelenggara, dengan melibatkan unsur Sekretariat dan Bidang Pembudayaan Olahraga.
Lalu muncul sorotan soal LPJ yang diduga tidak transparan, soal tender EO Imagine Promosindo, soal biaya pengamanan kepolisian, dan soal biaya asuransi peserta.
Dan kini, puncaknya: dugaan dana sponsorship 2025 masuk ke rekening pribadi.
Jika semua potongan puzzle ini dirangkai, maka muncul satu dugaan pola yang sangat serius: Bahwa GMS tidak hanya menjadi kegiatan budaya, tetapi diduga telah menjadi ladang pengelolaan dana di luar sistem.
*Apa yang Harus Dilakukan APH?*
MAKI Jatim menuntut langkah hukum yang cepat, tegas, dan tidak bisa ditunda:
*1. Blokir dan Telusuri Rekening*
Kejati Jatim harus segera menelusuri mutasi rekening pribadi inisial “D” pada periode GMS 2025. Berapa dana sponsor yang masuk, kapan masuknya, dari siapa, dan ke mana larinya setelah itu.
*2. Panggil Pemberi Sponsor*
Seluruh perusahaan sponsorship yang memberikan dana untuk GMS 2025 wajib diperiksa. Berapa yang mereka berikan? Kepada siapa mereka transfer? Apakah ada kwitansi, perjanjian, atau bukti resmi?
*3. Panggil Pimpinan Dispora*
Siapa pimpinan yang diduga memberi arahan? Apakah arahan itu lisan atau tertulis? Siapa saksi-saksinya?
*4. Audit LPJ GMS 2025*
Secara Forensik
Apakah dana sponsorship itu tercatat dalam LPJ? Jika tidak tercatat, ke mana dana itu dilaporkan? Jika tercatat, mengapa harus melalui rekening pribadi?
*5.Buka Secara Terbuka*
Kepada Publik Ini uang rakyat. Publik berhak tahu hasilnya.
Peringatan Keras Heru MAKI: Jangan Ada yang Coba Menghilangkan Jejak
Heru MAKI memberikan warning terakhir yang paling keras:
"Kepada semua pihak, jangan coba-coba menghilangkan bukti, mengubah mutasi, atau menekan saksi. MAKI Jatim sudah mengantongi data awal. Bidang Hukum MAKI Jatim sudah menyiapkan berkas laporan. Kami akan seret semua pihak yang terlibat, dari pemberi sponsor, penerima di rekening pribadi, hingga pimpinan yang diduga memberi arahan, ke ranah hukum."
Heru menegaskan, MAKI Jatim akan segera membawa temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejarah Pahlawan Jangan Dinodai Rekening Pribadi
Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo adalah napak tilas perjuangan. Para pahlawan dulu berjalan 55 kilometer dari Mojokerto menuju Surabaya dengan darah, keringat, dan air mata. Mereka tidak pernah meminta sponsor. Mereka tidak pernah meminta rekening pribadi.
Maka ketika hari ini muncul dugaan dana sponsorship untuk mengenang mereka justru ditampung ke rekening pribadi, itu adalah sebuah penghinaan terhadap sejarah.
Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan lagi sekadar korupsi. Ini adalah pengkhianatan terhadap marwah perjuangan.
Dan jika dugaan ini tidak terbukti, maka Dispora Jatim wajib membuktikannya secara terbuka dengan dokumen, bukan dengan bantahan lisan.
Karena dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tetapi oleh siapa yang paling berani membuka bukti.
Kini bola panas itu ada di tangan Kejati Jatim. Publik Jawa Timur menunggu: Beranikah membongkar sampai ke akar?.(Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta