SURABAYA, 17 November 2026 – Media Indonesia Times | Persoalan tata kelola anggaran kembali menjadi perhatian publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini, sorotan tertuju pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur menyusul beredarnya informasi mengenai penerbitan surat permohonan bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya.
Persoalan ini menjadi menarik sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar setelah muncul informasi bahwa dalam APBD Provinsi Jawa Timur telah disiapkan anggaran lebih dari Rp2,3 miliar untuk kegiatan tersebut.
Jika informasi mengenai alokasi anggaran itu benar dan memang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan yang sama, lantas apa urgensi Dispora Jawa Timur masih mengeluarkan surat permohonan bantuan?
Pertanyaan tersebut bukan persoalan administratif yang bisa dianggap sepele. Di dalamnya terdapat isu mendasar mengenai perencanaan anggaran, transparansi pembiayaan, akuntabilitas penggunaan uang negara, serta hubungan antara anggaran yang telah disediakan pemerintah dengan permintaan dukungan tambahan dari pihak lain.
Jangan Sampai Anggaran Besar Justru Menyisakan Tanda Tanya
Dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, setiap kegiatan yang dibiayai APBD semestinya memiliki perencanaan yang jelas, komponen pembiayaan yang terukur, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Apabila suatu kegiatan telah memperoleh dukungan anggaran miliaran rupiah, maka seluruh kebutuhan pembiayaannya perlu dijelaskan secara terbuka. Termasuk apabila panitia atau dinas penyelenggara masih membutuhkan bantuan dari pihak ketiga.
Bantuan tambahan tentu bukan sesuatu yang otomatis keliru. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika permohonan bantuan tersebut diterbitkan tanpa penjelasan terbuka mengenai peruntukan anggaran APBD yang sudah tersedia.
Publik berhak mengetahui apakah bantuan yang diminta merupakan dukungan tambahan di luar komponen belanja APBD, apakah terdapat kebutuhan pembiayaan yang belum terakomodasi, atau apakah ada perbedaan antara nilai anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD dengan kebutuhan riil penyelenggaraan kegiatan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa anggaran pemerintah sudah disiapkan, tetapi pada saat bersamaan pihak lain masih diminta untuk ikut menanggung pembiayaan kegiatan tanpa kejelasan struktur kebutuhan dan penggunaannya.
Rp2,3 Miliar Bukan Angka Kecil: Transparansi Menjadi Keharusan
Nilai anggaran lebih dari Rp2,3 miliar bukan nominal yang bisa dipandang ringan. Apalagi anggaran tersebut bersumber dari keuangan daerah yang pada hakikatnya merupakan uang masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, persoalan ini seharusnya dijawab dengan dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan normatif.
Dispora Jawa Timur perlu menjelaskan secara terbuka:
1. Berapa nilai pasti anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya dalam APBD Provinsi Jawa Timur?
2. Apa saja rincian komponen belanja yang dibiayai melalui anggaran tersebut?
3. Siapa pihak yang menjadi sasaran surat permohonan bantuan?
4. Berapa nilai bantuan yang dimohonkan dan untuk kebutuhan apa?
5. Apakah bantuan tersebut akan dicatat sebagai dukungan non-APBD, serta bagaimana mekanisme penerimaan dan pertanggungjawabannya?
6. Apakah terdapat potensi pembiayaan ganda terhadap komponen kegiatan yang sama?
Kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Uang Negara Harus Dikelola dengan Prinsip Akuntabilitas
Perlu ditegaskan bahwa kegiatan olahraga dan partisipasi masyarakat merupakan aktivitas positif yang patut didukung. Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya juga dapat menjadi ruang kebersamaan, promosi olahraga masyarakat, serta penguatan tradisi kegiatan publik di Jawa Timur.
Namun, tujuan positif sebuah kegiatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi keuangan.
Justru semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula tuntutan keterbukaan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Pengelolaan APBD tidak cukup hanya dinyatakan telah sesuai prosedur, tetapi juga harus dapat dijelaskan secara rasional, administratif, dan dapat diperiksa.
Dalam konteks ini, yang dipersoalkan bukan semata-mata boleh atau tidaknya sebuah dinas meminta bantuan. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada ketidakjelasan peruntukan, pembiayaan yang tumpang tindih, maupun mekanisme penerimaan bantuan yang tidak transparan.
Dispora Jatim Jangan Diam, Publik Menunggu Penjelasan
Kini, bola penjelasan berada di tangan Dispora Jawa Timur.
Klarifikasi terbuka diperlukan untuk menjawab mengapa surat permohonan bantuan diterbitkan ketika informasi mengenai alokasi APBD lebih dari Rp2,3 miliar telah beredar. Penjelasan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Dispora untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran kegiatan telah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Jika memang terdapat kebutuhan tambahan yang sah dan tidak dibiayai APBD, sampaikan secara terperinci. Jika surat tersebut hanya merupakan bentuk ajakan partisipasi atau dukungan nonfinansial, jelaskan pula secara gamblang agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
Sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, kepercayaan publik tidak dibangun melalui besarnya acara, meriahnya kegiatan, atau banyaknya peserta. Kepercayaan justru lahir dari keterbukaan, ketertiban administrasi, dan keberanian mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan publik sangat sederhana: jika anggaran miliaran rupiah sudah disiapkan, untuk apa lagi bantuan dimohonkan, dan ke mana seluruh pembiayaan itu akan dialokasikan?
Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka. Bukan untuk menghambat kegiatan olahraga, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah benar-benar berjalan dengan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta