SURABAYA, 16 November 2026 - Media Indonesia Times | Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) yang selama ini dibanggakan sebagai napak tilas perjuangan dan pelestarian budaya olahraga, kini kembali berada di titik paling panas. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, mengeluarkan warning keras terkait dugaan keterlibatan pihak sponsorship dalam giat tahunan tersebut.
Warning itu bukan sekadar retorika. Heru menegaskan, MAKI Jatim siap menyeret pihak sponsorship yang terlibat jika ditemukan indikasi penyimpangan, gratifikasi, maupun konflik kepentingan yang merugikan keuangan negara.
"Jangan main-main dengan uang rakyat. Kalau sponsorship itu ternyata menjadi pintu masuk bagi praktik yang tidak transparan, kami tidak akan diam. Kami siap seret siapa pun yang terlibat," tegas Heru MAKI.
Dari Rp2,3 Miliar ke Sorotan Sponsorship
Sorotan MAKI Jatim terhadap GMS sejatinya bukan hal baru. Sejak tahun anggaran 2023, MAKI Jatim sudah memberikan warning keras kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur terkait ploting anggaran GMS yang setiap tahunnya mencapai lebih dari Rp2,3 miliar, bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Angka itu menjadi janggal ketika dibandingkan dengan total hadiah uang pembinaan yang hanya sekitar Rp150 juta. Artinya, ada selisih sekitar Rp2,15 miliar yang menurut MAKI harus dijelaskan secara rinci melalui dokumen perencanaan, RAB, kontrak pengadaan, bukti pembayaran, hingga laporan pertanggungjawaban.
Kini, sorotan itu meluas. Bukan hanya soal APBD, tetapi juga soal dari mana dan ke mana aliran dana sponsorship yang melekat dalam giat GMS.
Pertanyaan mendasarnya menjadi semakin tajam: Apakah sponsorship itu murni bentuk dukungan tanpa pamrih untuk pelestarian budaya? Atau justru menjadi jalur tidak resmi yang menutupi celah pembiayaan yang seharusnya terbuka?
Dalam tata kelola keuangan negara, sponsorship dalam kegiatan yang dibiayai APBD tidak boleh menjadi ruang gelap. Setiap rupiah dari sponsor, setiap bentuk dukungan barang dan jasa, hingga setiap bentuk timbal balik berupa promosi, logo, dan hak eksklusif, wajib tercatat, dilaporkan, dan dapat diaudit.
Jika tidak, sponsorship bukan lagi dukungan, melainkan celah.
Ironi Prioritas Anggaran
Kritik MAKI Jatim semakin berbobot ketika dibandingkan dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Heru MAKI, anggaran POPDA Jatim di Dispora Jatim hanya sebesar Rp772 juta.
Sebuah ironi yang sulit dibantah: Kegiatan yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya mendapatkan sepertiga dari anggaran gerak jalan. Di sinilah, menurut MAKI, skala prioritas anggaran Dispora Jatim patut dipertanyakan secara serius.
"Untuk narasi melestarikan budaya olahraga saja, Pemprov Jatim harus merogoh kocek sebesar Rp2,3 miliar. Sementara POPDA yang jelas-jelas mencetak atlet hanya Rp772 juta. Masuk akal kah?" ujar Heru dalam pernyataan sebelumnya.
*Warning Keras: Jangan Jadikan GMS Ladang Tertutup*
Heru MAKI menegaskan, GMS sejatinya adalah kegiatan yang mulia. Ia adalah napak tilas perjalanan panjang para pahlawan yang berjalan kaki dari Mojokerto menuju Surabaya. Nilai historis itu patut diapresiasi.
Namun nilai historis tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pengawasan publik.
Karena itu, MAKI Jatim menuntut tiga hal yang tidak bisa ditawar:
*1. Transparansi Total Sponsorship*
Siapa sponsornya, berapa nilainya, dalam bentuk apa, dan apa timbal balik yang diberikan panitia. Semua harus dibuka.
*2. Pemisahan yang Tegas Antara APBD dan Dana Sponsor*
Tidak boleh ada tumpang tindih pembiayaan, di mana satu komponen kegiatan dibiayai dua kali, sekali dari APBD dan sekali dari sponsor.
*3. Audit dan Penegakan Hukum*
Jika ditemukan indikasi gratifikasi, mark-up, cashback, atau aliran dana yang tidak tercatat, MAKI Jatim memastikan akan membawa persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
"Bismillah, saya Heru MAKI menyerukan, jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian budaya olahraga justru menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan publik," tegasnya.
Ujian Integritas Bagi Dispora Jatim
Persoalan ini kini telah menjadi ujian integritas bagi Dispora Jatim dan Pemprov Jawa Timur. Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan tuntutan efisiensi, publik berhak tahu untuk apa uang rakyat sebesar itu dihabiskan dalam satu kegiatan gerak jalan.
Publik juga berhak tahu, apakah keterlibatan sponsorship benar-benar meringankan beban APBD, atau justru menambah daftar pertanyaan baru yang belum terjawab.
MAKI Jatim sendiri memastikan telah mempersiapkan bidang hukum untuk mempersiapkan berkas pelaporan dugaan penyimpangan giat GMS dan secepatnya melaporkan kepada Kejati Jatim. 98a5
Sejarah Tidak Boleh Dikhianati Oleh Anggaran*
Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo adalah warisan semangat perjuangan. Para pahlawan dulu berjalan dengan kaki telanjang, perut lapar, dan tekad merdeka. Mereka tidak berjalan untuk sponsor, tidak berjalan untuk proyek, dan tidak berjalan untuk keuntungan.
Karena itu, Heru MAKI menutup pernyataannya dengan sebuah peringatan moral yang keras: Jangan khianati sejarah dengan anggaran yang tidak transparan.
Jika warning ini diabaikan, maka MAKI Jatim memastikan langkah selanjutnya bukan lagi sekadar warning, melainkan laporan hukum, aksi massa, dan tekanan publik yang lebih besar.
Dan bagi pihak sponsorship yang terlibat, pesannya jelas: Bersiaplah untuk dimintai pertanggungjawaban secara terbuka dan secara hukum. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta