BANYUWANGI – Wacana relokasi atau translokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis dan pemerhati lingkungan di Banyuwangi.
Raden Bomba Sugiarto, S.H., M.H., advokat senior sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, secara tegas mempertanyakan dasar kajian ilmiah, aspek kewenangan, serta kesiapan ekologis Taman Nasional Alas Purwo apabila dipilih sebagai lokasi pemindahan satwa langka tersebut.
Menurut Raden Bomba, rencana translokasi satwa yang terancam punah tidak boleh hanya didasarkan pada pernyataan atau wacana di forum internasional. Harus ada kajian ilmiah yang transparan, terukur, dan melibatkan para ahli serta otoritas yang memiliki kewenangan di bidang konservasi.
Ia juga mempertanyakan sumber data dan landasan kajian yang digunakan Hashim Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden, menyusul pernyataan mengenai wacana relokasi badak Jawa dalam forum di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
"Pertanyaannya, kajian yang disampaikan itu bersumber dari mana? Datanya seperti apa? Disampaikan dalam forum apa? Apakah sudah melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan langsung terhadap kawasan konservasi?" ujarnya.
Soroti Perbedaan Karakteristik Ekosistem
Raden Bomba menegaskan, Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Alas Purwo memiliki karakteristik ekosistem yang berbeda. Karena itu, pemindahan badak Jawa tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang menyamakan kedua kawasan tersebut.
Ia menjelaskan, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak Jawa yang memiliki kebutuhan ekologis khusus. Sementara Taman Nasional Alas Purwo memiliki karakteristik habitat dan keanekaragaman satwa tersendiri, termasuk menjadi habitat penting bagi banteng.
Menurutnya, ketersediaan pakan, sumber air, vegetasi, kubangan, daya dukung lingkungan, hingga potensi interaksi dengan satwa lain harus menjadi bagian dari kajian sebelum keputusan translokasi diambil.
"Ekologi Alas Purwo dengan Ujung Kulon tidak bisa begitu saja disamakan. Kubangan, vegetasi, sumber pakan, dan seluruh kebutuhan habitat badak harus diteliti secara ilmiah. Jangan sampai pemindahan yang tujuannya menyelamatkan satwa justru menimbulkan persoalan baru bagi badak maupun ekosistem Alas Purwo," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah wacana tersebut telah dikoordinasikan dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagai pengelola kawasan yang memahami kondisi faktual dan daya dukung lingkungan setempat.
Siapkan Petisi hingga RDP dengan DPRD Banyuwangi
Sebagai bentuk respons terhadap wacana tersebut, Raden Bomba menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyampaikan aspirasi dan penolakan.
Pertama, melayangkan surat kepada pihak-pihak terkait guna meminta kejelasan mengenai rencana translokasi tersebut.
Kedua, menggalang petisi dengan melibatkan aktivis lingkungan, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat di Bumi Blambangan.
Ketiga, mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi.
RDP tersebut dinilai penting untuk membuka ruang pembahasan secara resmi, termasuk meminta penjelasan mengenai kajian lingkungan, prosedur konservasi, dan koordinasi antarlembaga.
"Kami sudah mulai melakukan langkah-langkah. Kami akan mengumpulkan aktivis dan teman-teman di Bumi Blambangan untuk membuat petisi. Kami juga akan melakukan RDP dengan DPRD Banyuwangi," ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila rencana translokasi tetap dilanjutkan tanpa keterbukaan kajian dan koordinasi yang memadai, pihaknya membuka kemungkinan menempuh jalur hukum.
"Jika tetap dipaksakan tanpa dasar kajian yang jelas, kami akan mempertimbangkan langkah hukum. Ini bukan persoalan menolak upaya penyelamatan satwa, tetapi bagaimana memastikan kebijakan konservasi benar-benar berdasarkan kepentingan keselamatan badak dan kelestarian lingkungan," tandasnya.
Konservasi Tidak Boleh Mengabaikan Kajian Ilmiah
Raden Bomba menekankan bahwa perlindungan badak Jawa merupakan kepentingan nasional. Satwa yang sangat langka tersebut membutuhkan strategi konservasi yang tepat, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Menurutnya, setiap kebijakan pemindahan satwa dilindungi harus melibatkan kementerian terkait, tenaga ahli konservasi, pengelola taman nasional, serta mempertimbangkan dampak ekologis terhadap kawasan tujuan.
Ia berharap pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai tujuan, dasar ilmiah, proses perencanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam wacana relokasi tersebut.
Dengan demikian, upaya menyelamatkan salah satu kekayaan hayati Indonesia tidak justru menimbulkan risiko baru terhadap keberlangsungan satwa maupun keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Alas Purwo.
Media Indonesia Times
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta