JAKARTA, 17 NOVEMBER 2026 – Rasa kecewa dan merasa dirugikan mendorong Camellia Panduwinata Lubis mengambil langkah hukum. Ia resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang terkait pengurusan kewajiban perpajakan PT Mitra Trading Sinergi ke SPKT Polda Metro Jaya, Selasa (17/11/2026).
Anda belum membaca semua isi berita ini
Camellia mengaku sangat kecewa karena sebelumnya pihak yang bersangkutan menyampaikan kesanggupan untuk membantu menyelesaikan persoalan pajak perusahaan, termasuk pengurusan penutupan kewajiban pajak dan penghapusan NPWP PT Mitra Trading Sinergi.
Kepercayaan tersebut kemudian berujung pada persoalan serius. Berdasarkan uraian dalam laporan, Camellia mengaku telah menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp220 juta melalui rekening Bank BCA atas nama Budi Arifin untuk keperluan pengurusan tersebut.
Namun, penyelesaian pajak yang diharapkan tidak kunjung terwujud sebagaimana yang dijanjikan. Sebaliknya, Camellia mengaku justru menghadapi persoalan yang semakin berat, mulai dari pemblokiran rekening pribadi hingga munculnya tagihan pajak sekitar Rp4 miliar.
Camellia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang mengaku sanggup menyelesaikan persoalan pajak justru berujung pada masalah hukum dan kerugian yang begitu besar.
“Saya sangat kecewa. Awalnya mereka menyampaikan sanggup membantu menyelesaikan persoalan pajak perusahaan. Karena percaya dengan apa yang disampaikan, saya menyerahkan uang untuk pengurusan tersebut. Tetapi kenyataannya, persoalan ini justru semakin berat. Saya malah menghadapi tagihan pajak hingga sekitar Rp4 miliar. Ini bukan persoalan kecil bagi saya,” ungkap Camellia.
Ia menegaskan bahwa pelaporan ke kepolisian bukan semata-mata untuk memperjuangkan kerugian materiil, tetapi juga untuk mendapatkan kejelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Saya hanya ingin keadilan. Kalau memang ada pihak yang melakukan pelanggaran hukum, saya berharap harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai orang yang sudah percaya dan menyerahkan uang justru harus menanggung seluruh akibatnya sendiri,” tegasnya.
TIM KUASA HUKUM: POLISI HARUS SEGERA MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM
Dalam pelaporan tersebut, Camellia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Pius Situmorang, S.H., Roberto Manurung, S.H., dan Bernardus Tomo, S.H., M.H.
Tim kuasa hukum menyampaikan bahwa laporan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Mereka berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan transparan.
“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap laporan ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan, penyerahan dana, dan dugaan kerugian dalam jumlah besar dibiarkan tanpa kepastian hukum. Kami meminta agar seluruh pihak terkait diperiksa, aliran dana ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas tim kuasa hukum.
Tim hukum juga menilai penting bagi penyidik untuk mendalami bagaimana dana sebesar Rp220 juta tersebut digunakan, bagaimana realisasi janji penyelesaian kewajiban pajak, serta apa yang menyebabkan munculnya persoalan tagihan pajak yang mencapai sekitar Rp4 miliar.
MENCARI KEADILAN, BUKAN SEKADAR JANJI
Camellia berharap laporannya tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti hingga diperoleh kejelasan hukum.
Baginya, janji untuk menyelesaikan persoalan pajak seharusnya disertai tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dipermainkan dan setiap dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa secara serius.
Kini, Camellia menyerahkan proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum dan berharap Polda Metro Jaya dapat mengungkap fakta secara menyeluruh.
“Saya sudah cukup dirugikan. Sekarang saya berharap hukum yang berbicara. Saya ingin ada keadilan dan kepastian hukum atas persoalan ini,” tutup Camellia.
Keterangan: Laporan telah diterima SPKT Polda Metro Jaya pada 17 November 2026. Perkara masih dalam tahap pelaporan dan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.