SIDOARJO, 18 November 2026 – Media Indonesia Times | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Slamet Priyanto, Kepala Desa Mulyodadi nonaktif, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam perkara tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) penjualan tanah gogol tetap.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim I Made Yuada dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (17/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Slamet Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, disertai denda sebesar Rp250 juta.
Majelis hakim juga menetapkan mekanisme pembayaran denda tersebut. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Jika penyitaan maupun pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilaksanakan, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Selain pidana penjara dan denda, Slamet Priyanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp645 juta. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dari putusan perkara korupsi yang berkaitan dengan pungutan dalam proses penjualan tanah gogol tetap.
Majelis hakim menegaskan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht, jaksa berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terdakwa untuk menutupi kewajiban tersebut.
Apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka kewajiban itu digantikan dengan pidana penjara selama dua tahun.
Dengan demikian, putusan terhadap Slamet Priyanto tidak hanya menjatuhkan sanksi badan, tetapi juga memuat konsekuensi finansial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi yang dinyatakan terbukti di persidangan.
Uang Pengganti Lebih Rendah Rp400 Juta dari Tuntutan Jaksa
Besaran uang pengganti yang ditetapkan majelis hakim menjadi salah satu poin penting dalam putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Slamet Priyanto membayar uang pengganti sebesar Rp1,045 miliar.
Namun, dalam putusan akhirnya, majelis hakim menetapkan uang pengganti sebesar Rp645 juta. Angka tersebut lebih rendah Rp400 juta dibandingkan tuntutan jaksa.
Perbedaan nilai tuntutan dan putusan ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara penuntut umum dan majelis hakim dalam menentukan besaran kewajiban uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa.
Meski demikian, putusan tersebut tetap mewajibkan terdakwa memenuhi pembayaran uang pengganti dalam jumlah ratusan juta rupiah, di samping pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan.
Terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.
Kedua Pihak Masih Pikir-Pikir
Usai pembacaan putusan, baik Slamet Priyanto melalui penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir.
Sikap tersebut menandakan kedua pihak belum mengambil keputusan final untuk menerima putusan majelis hakim atau mengajukan upaya hukum banding.
Dengan demikian, proses hukum perkara korupsi pungli penjualan tanah gogol tetap terhadap Kepala Desa Mulyodadi nonaktif tersebut masih berpotensi berlanjut, bergantung pada sikap hukum yang akan ditentukan masing-masing pihak dalam tenggat waktu yang tersedia.
Putusan ini sekaligus menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan transaksi tanah yang melibatkan kepentingan masyarakat.
Perkara tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik, termasuk di tingkat pemerintahan desa, melekat pada tanggung jawab hukum dan moral untuk menjalankan kewenangan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. (Bagas)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.