SURABAYA, 18 November 2026 - Media Indonesia Times | Setelah membongkar dugaan aliran dana sponsorship Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo ke rekening pribadi dan dugaan penyimpangan anggaran Mamin 33 OPD Pemprov Jatim, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, kini mengarahkan bidikannya ke tempat yang jauh lebih sensitif dan jauh lebih menyentuh nurani publik: *RS Menur Surabaya.*
Rumah Sakit Jiwa Menur yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, menurut Heru MAKI, diduga menyimpan *“lingkaran setan”* dugaan korupsi yang telah berlangsung lama, terstruktur, dan saling melindungi satu sama lain.
"Ini bukan lagi soal satu proyek. Ini soal sistem. Ini soal lingkaran setan. Satu mata rantai menutupi mata rantai yang lain. Satu jabatan melindungi jabatan yang lain. Dan yang menjadi korban adalah pasien dan rakyat Jawa Timur," tegas Heru MAKI.
Mengapa RS Menur Sangat Berbahaya Jika Dikorupsi?
RS Menur bukan sekadar gedung. Ia adalah benteng terakhir bagi ribuan pasien dengan gangguan jiwa, bagi keluarga yang sudah lelah, bagi masyarakat yang tidak punya pilihan lain selain bergantung pada layanan negara.
Ketika rumah sakit seperti ini diduga dikorupsi, maka yang dikorupsi bukan hanya uang. Yang dikorupsi adalah obat, makanan pasien, kebersihan, pelayanan, hingga harapan untuk sembuh.
Karena itu, MAKI Jatim menilai, dugaan korupsi di RS Menur adalah kategori kejahatan yang paling tidak bermoral. Kejahatan di atas penderitaan orang sakit.
"Kalau di OPD lain yang dikorupsi adalah kertas dan meja, di rumah sakit yang dikorupsi adalah obat dan nyawa. Itu bedanya. Dan itu yang membuat kami tidak bisa diam," ujar Heru.
Apa yang Dimaksud “Lingkaran Setan”?
Dalam penjelasan MAKI Jatim, istilah “lingkaran setan” bukan sekadar kiasan. Ia adalah gambaran tentang pola dugaan penyimpangan yang saling mengunci.
Pertama, Lingkaran Pengadaan.
Dugaan pengadaan obat, alat kesehatan, bahan makanan pasien, hingga pemeliharaan gedung dan sarana, yang diduga tidak berjalan secara kompetitif. Penyedia itu-itu saja. Harga diduga tidak wajar. Spesifikasi diduga tidak sesuai dengan yang diterima. Namun dokumennya selalu terlihat rapi.
Kedua, Lingkaran Pengelolaan Anggaran.
Anggaran yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim, ditambah pendapatan dari layanan BLUD, diduga tidak dikelola secara transparan. Di sinilah, menurut MAKI, celah terbesar itu berada. Ketika satu institusi memiliki dua sumber uang, APBD dan BLUD, maka pengawasan harus dua kali lebih ketat. Bukan dua kali lebih longgar.
Ketiga, Lingkaran Pertanggungjawaban.
LPJ yang diduga hanya formalitas. Dokumen yang dibuat untuk memenuhi syarat administrasi, bukan untuk menunjukkan kebenaran penggunaan uang. Jika LPJ sudah menjadi ritual, maka penyimpangan tidak akan pernah terlihat di atas kertas.
Keempat, Lingkaran Perlindungan Internal.
Inilah yang paling berbahaya. Dugaan adanya oknum pejabat, oknum pengelola, hingga oknum pengawas internal yang saling menutupi. Yang seharusnya mengawasi justru diduga ikut menikmati. Yang seharusnya melaporkan justru diduga ikut menekan.
Ketika empat lingkaran ini sudah saling mengunci, maka tidak ada lagi yang bisa membongkar dari dalam. Karena itu, ia harus dibongkar dari luar, oleh APH dan oleh tekanan publik.
"Lingkaran setan itu begini: Pengadaan yang bermasalah ditutup oleh LPJ yang bermasalah. LPJ yang bermasalah ditutup oleh pengawasan yang bermasalah. Pengawasan yang bermasalah ditutup oleh pimpinan yang bermasalah. Sampai kapan pun tidak akan ketemu ujungnya kalau tidak dibongkar dari luar," jelas Heru MAKI.
Pola yang Sama Dengan GMS dan Mamin?
Heru MAKI menegaskan, dugaan di RS Menur bukan berdiri sendiri. Ia memiliki pola yang sangat mirip dengan apa yang sudah diungkap MAKI Jatim di Dispora Jatim dan di 33 berkas dugaan korupsi Mamin OPD Pemprov Jatim.
Pola itu adalah: *Mark-up, Cash Back, dan Penyedia Langganan.*
Mark-up dalam pertanggungjawaban harga. Cash back atau gratifikasi yang diduga mengalir dari penyedia ke oknum pengelola. Dan penyedia yang selalu sama, yang sudah hafal cara bermainnya, yang sudah tahu siapa yang harus didekati.
Jika pola ini benar-benar terjadi di RS Menur, maka persoalannya menjadi jauh lebih besar. Karena di rumah sakit, mark-up obat bukan sekadar kerugian negara. Ia adalah pengurangan kualitas pengobatan.
Apa yang Akan Diungkap MAKI Jatim?
Heru MAKI memastikan, MAKI Jatim tidak akan sekadar melempar isu. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) secara bertahap: menelusuri dokumen, mewawancarai sumber, membandingkan harga pasar, hingga menelusuri jejak penyedia.
Dan kini, MAKI Jatim siap membuka secara bertahap:
*1. Dokumen Pengadaan yang Diduga Bermasalah*
Dari obat, alkes, hingga mamin pasien.
*2. Aliran Dana yang Diduga Tidak Wajar*
Siapa yang menerima, berapa nilainya, dan melalui jalur apa.
*3. Nama-Nama yang Diduga Terlibat dalam Lingkaran*
Dari level pelaksana, pengelola, hingga pengambil keputusan.
*4. Laporan Resmi ke Kejati Jatim*
Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa seluruh berkas itu ke Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara resmi.
"Kami tidak akan sebut nama sembarangan di media sebelum masuk ke APH. Tapi kami pastikan, satu persatu lingkaran itu akan kami bongkar. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang bisa berlindung di balik jabatan, di balik rumah sakit, apalagi di balik nama Pemprov Jatim," tegas Heru.
Tantangan Terbuka Untuk Direktur RS Menur dan Pemprov Jatim
MAKI Jatim juga memberikan tantangan terbuka kepada Direktur RS Menur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hingga Gubernur Jawa Timur.
Jika memang pengelolaan RS Menur sudah bersih, maka buka seluruhnya. Buka kontrak pengadaan 3 tahun terakhir. Buka RAB dan realisasi BLUD. Buka daftar penyedia. Buka laporan audit internal.
Jangan hanya membantah dengan kalimat “sudah sesuai prosedur”. Karena prosedur yang benar tidak takut untuk dibuka.
Sebaliknya, jika ada yang ditutupi, maka publik berhak curiga. Dan kecurigaan publik itu harus dijawab dengan bukti, bukan dengan bantahan.
Jangan Biarkan Orang Sakit Menanggung Dosa Korupsi
RS Menur adalah milik rakyat. Ia dibangun dari APBD, dihidupi dari APBD, dan diperuntukkan untuk rakyat yang sakit.
Ketika orang sakit jiwa datang ke RS Menur, mereka tidak datang dengan kekuasaan. Mereka datang dengan penderitaan. Mereka tidak bisa protes. Mereka tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa berharap dilayani dengan manusiawi.
Karena itu, jika benar ada lingkaran setan dugaan korupsi di sana, maka itu adalah kejahatan yang melukai dua kali: melukai keuangan negara, dan melukai kemanusiaan.
Heru MAKI menutup pernyataannya dengan kalimat yang paling tajam:
"Kami siap ungkap. Kami siap bongkar. Kami siap laporkan. Jangan sampai rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan justru menjadi tempat persembunyian korupsi. Jika lingkaran setan ini tidak diputus sekarang, maka ia akan terus berputar, dan yang akan terus menjadi korban adalah pasien dan rakyat Jawa Timur."
Kini, publik Jawa Timur menunggu. Beranikah Pemprov Jatim membuka RS Menur secara transparan? Beranikah Kejati Jatim masuk dan membongkar lingkaran setan itu sampai ke akar?
Karena sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling lama menjabat. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang berani membongkar kebusukan, dan siapa yang memilih diam.(Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta