JEMBER, 19 November 2026 — Media Indonesia Times | Proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Jember dengan nilai anggaran mencapai Rp84 miliar kini berada dalam sorotan serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Nilai anggaran yang tidak kecil tersebut memunculkan tuntutan publik agar seluruh tahapan pengadaan dibuka secara transparan, mulai dari proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
Namun, perhatian MAKI Jatim tidak berhenti pada persoalan tata kelola pengadaan. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, yang dikenal dengan sapaan Heru MAKI, mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial “S” dalam pusaran proyek tersebut.
Lebih jauh, berdasarkan informasi dan hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sebagaimana disampaikan Heru MAKI, muncul dugaan bahwa pengusaha tersebut diduga memiliki kedekatan atau menggandeng oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk kepentingan tertentu terkait proyek pengadaan PJU di Jember.
Informasi tersebut tentu menjadi persoalan serius yang membutuhkan pembuktian secara objektif. Sebab, apabila dugaan keterlibatan oknum penegak hukum benar-benar memiliki dasar dan terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan juga menyangkut integritas serta independensi institusi penegak hukum.
PROYEK Rp84 MILIAR TIDAK BOLEH BERADA DI RUANG GELAP
Dalam prinsip pengelolaan keuangan negara, besarnya anggaran harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Anggaran Rp84 miliar bukan angka yang bisa diperlakukan sebagai persoalan administratif biasa. Di balik nilai tersebut terdapat hak masyarakat untuk memperoleh infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, sesuai spesifikasi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, MAKI Jatim memandang perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh mata rantai pengadaan.
Apakah proses perencanaan telah didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat? Apakah spesifikasi teknis disusun secara objektif dan tidak mengarah kepada produk atau penyedia tertentu? Apakah proses pemilihan penyedia berlangsung kompetitif dan transparan? Serta apakah harga kontrak benar-benar mencerminkan kewajaran harga pasar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan dokumen dan data yang dapat diuji, bukan sekadar penjelasan normatif.
SOSOK “S” DAN DUGAAN RELASI DENGAN OKNUM APH PERLU DIUJI
Salah satu poin yang menjadi perhatian MAKI Jatim adalah sosok pengusaha berinisial “S” asal Sidoarjo.
Heru MAKI menilai, informasi mengenai identitas, kapasitas, hubungan bisnis, serta dugaan peran sosok tersebut perlu ditelusuri secara mendalam untuk mengetahui apakah terdapat keterlibatan dalam proses pengadaan, hubungan dengan penyedia, ataupun bentuk pengaruh terhadap pengambilan keputusan.
Demikian pula dugaan keterlibatan oknum APH. Identitas, jabatan, bentuk komunikasi, serta kemungkinan adanya intervensi harus diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
MAKI Jatim menegaskan bahwa institusi penegak hukum tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan publik. Aparat penegak hukum harus berdiri independen, menjaga integritas, dan memastikan setiap rupiah uang negara terlindungi dari penyalahgunaan.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kekuatan modal dan kedekatan dengan oknum tertentu dapat memengaruhi proses pengadaan pemerintah.
MAKI DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN PENELUSURAN MENYELURUH
Atas sejumlah informasi dan dugaan tersebut, MAKI Jatim mendorong aparat pengawasan internal pemerintah serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara profesional dan independen.
Pemeriksaan harus mencakup dokumen perencanaan, dokumen pemilihan penyedia, kontrak, rincian harga satuan, spesifikasi barang, bukti distribusi, volume pekerjaan, hingga pemeriksaan fisik hasil pemasangan PJU di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penanganannya harus ditingkatkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
MAKI Jatim juga meminta agar tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Heru MAKI menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.
TRANSPARANSI ADALAH JAWABAN, PEMBUKTIAN ADALAH KUNCI
Dalam perkara yang menyangkut anggaran publik, transparansi bukanlah ancaman bagi pihak yang bekerja secara benar. Sebaliknya, transparansi justru menjadi instrumen untuk membersihkan nama baik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Pihak penyelenggara proyek, penyedia barang dan jasa, pengusaha berinisial “S”, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi.
MAKI Jatim pun harus mendasarkan setiap langkah lanjutan pada informasi yang dapat diverifikasi serta bukti yang sah.
Sebab, praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental negara hukum. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau pernyataan sepihak.
Tetapi prinsip tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan ketika terdapat informasi awal yang layak ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, persoalan pengadaan PJU Jember senilai Rp84 miliar harus dijawab dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Masyarakat tidak membutuhkan polemik tanpa ujung. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa uang negara digunakan sebagaimana mestinya, proyek dilaksanakan sesuai kontrak, dan tidak ada kepentingan pribadi yang mencederai tujuan pembangunan.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kualitas lampu penerangan jalan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan uang negara.
MAKI Jatim menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong langkah hukum apabila hasil penelusuran serta bukti yang diperoleh menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum.
Jangan biarkan proyek yang seharusnya menerangi jalan masyarakat justru menyisakan pertanyaan gelap tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta