SURABAYA, 19 November 2026 — Media Indonesia Times | Pembangunan dan penataan Pasar Baba’an kini menjadi perhatian di tengah menguatnya aspirasi para pedagang unggas yang mempertanyakan sejumlah aspek mendasar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Mulai dari transparansi sosialisasi, kejelasan perencanaan teknis, mekanisme pembagian lapak, hingga kepastian keberlangsungan ekonomi pedagang selama proses pembangunan berlangsung, seluruhnya menjadi persoalan yang menuntut penjelasan terbuka dan komprehensif dari pihak-pihak terkait.
Persoalan itu mengemuka dalam forum silaturahmi dan konsolidasi penyampaian aspirasi pedagang unggas. Forum tersebut menjadi ruang artikulasi kegelisahan sekaligus refleksi atas pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan fasilitas publik.
Salah satu sorotan disampaikan Agus Setiawan. Ia menekankan bahwa sosialisasi pembangunan semestinya tidak berhenti pada penyampaian informasi secara formal, tetapi harus disertai penjelasan substantif yang memberikan pemahaman utuh kepada para pedagang mengenai arah, konsep, serta konsekuensi kebijakan yang akan diterapkan.
Menurutnya, pedagang berhak memperoleh kejelasan mengenai desain bangunan, denah dan distribusi lapak, zonasi perdagangan, ketersediaan fasilitas penunjang seperti musala, hingga sistem pengelolaan pasar setelah pembangunan rampung.
"Sosialisasi tidak seharusnya sekadar menjadi agenda formalitas. Yang dibutuhkan pedagang adalah keterbukaan informasi secara menyeluruh, ruang dialog yang setara, serta kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan langsung dengan masa depan usaha mereka," ujar Agus Setiawan.
Lebih jauh, Agus turut menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan dan tanggung jawab aparatur maupun pejabat teknis yang terlibat dalam proses pembangunan. Menurutnya, setiap pihak yang diberikan mandat untuk berkomunikasi dengan masyarakat harus memiliki pemahaman memadai terhadap substansi pekerjaan, sehingga mampu memberikan penjelasan yang akurat, terukur, dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah pedagang.
Baginya, komunikasi publik yang efektif merupakan salah satu prasyarat keberhasilan kebijakan. Tanpa kejelasan informasi dan kapasitas komunikasi yang memadai, pembangunan berpotensi melahirkan kesenjangan pemahaman antara penyelenggara kebijakan dan masyarakat yang terdampak langsung.
Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah kepastian waktu penyelesaian proyek yang disebut berlangsung sejak Mei hingga 30 November 2026. Tenggat tersebut menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan dan sumber penghidupan para pedagang.
Bagi pedagang kecil, terhambatnya aktivitas usaha bukan sekadar persoalan teknis atau ketidaknyamanan sementara. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan harian, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, serta keberlangsungan modal usaha. Karena itu, ketepatan waktu penyelesaian pembangunan dan kepastian skema operasional pasar menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui progres fisik dan pencapaian target administratif. Aspek perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan proyek.
Sementara itu, Abunawas, yang dikenal sebagai pejuang revolusioner wong cilik, memberikan penekanan pada dimensi keadilan sosial dalam proses penataan pasar. Ia menilai bahwa persoalan distribusi dan penempatan lapak harus memperoleh perhatian serius agar seluruh pedagang mendapatkan kepastian serta kesempatan berusaha yang proporsional.
Menurut Abunawas, penataan pasar harus berpijak pada prinsip keadilan, keteraturan, transparansi, dan kepastian hukum. Jangan sampai pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana perdagangan justru memunculkan persoalan baru akibat ketidakjelasan pembagian ruang, perbedaan akses terhadap lokasi strategis, maupun kebijakan yang tidak dipahami secara utuh oleh para pedagang.
"Pada prinsipnya, pembangunan fasilitas publik harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan sebuah proyek tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan baru atau terpenuhinya target penyelesaian pekerjaan. Lebih dari itu, harus dilihat sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan kepastian, perlindungan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya," tutur Abunawas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pasar tidak semata-mata menyangkut pembenahan infrastruktur, melainkan juga menyentuh persoalan keadilan distribusi kesempatan ekonomi. Pasar merupakan ruang hidup bagi para pedagang kecil, tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, sekaligus sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Oleh sebab itu, setiap kebijakan penataan harus memperhitungkan dimensi sosial dan ekonomi secara proporsional.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepastian kebijakan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan fasilitas publik. Masyarakat bukan sekadar objek penerima kebijakan, melainkan pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan penjelasan atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupannya.
Atas dasar itu, pemerintah daerah beserta instansi teknis terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyeluruh. Penjelasan mengenai desain pembangunan, pembagian lapak, fasilitas pendukung, mekanisme pengelolaan, serta kepastian penyelesaian proyek menjadi sejumlah hal yang perlu dijawab berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ruang dialog juga perlu terus dibuka agar setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif, bukan justru berkembang menjadi ketidakpercayaan antara masyarakat dan penyelenggara kebijakan.
Pada akhirnya, pembangunan Pasar Baba’an semestinya menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola pasar yang lebih tertib, representatif, dan berkeadilan. Namun, tujuan tersebut hanya akan memiliki makna apabila prosesnya dijalankan secara transparan dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pedagang.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata terletak pada megahnya bangunan yang didirikan, melainkan pada keadilan manfaat yang dirasakan masyarakat. Infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan waktu, tetapi kepercayaan publik hanya dapat dirawat melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.
Kini, publik menantikan penjelasan dan langkah konkret dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar pembangunan Pasar Baba’an tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga tuntas dalam menjawab aspirasi, memberikan kepastian, dan menjaga keberlangsungan ekonomi para pedagang. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta