MAKI Jatim Telusuri Dugaan Sumber Dana Tak Tercatat, Soroti Potensi “Urunan” dari BOS

Sorotan menguat pasca pelantikan Iwan sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jember–Lumajang melalui Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) per 1 Januari 2026. Berdasarkan pemantauan tim Litbang MAKI Jatim pada Selasa (24/2/26), perubahan fisik kantor tampak signifikan: ruang pimpinan direnovasi, ruang staf disekat ulang dengan PVC board baru, serta kursi dan meja diganti hampir menyeluruh.

Perombakan dinilai kontras dibandingkan kondisi sebelumnya. Namun yang memantik tanda tanya, tidak ditemukan jejak alokasi rehabilitasi kantor tersebut dalam DIPA Tahun Anggaran 2025. Penelusuran melalui SIRUP LKPP maupun laman LPSE Provinsi Jawa Timur juga tidak menunjukkan paket pengadaan yang relevan. Sementara itu, realisasi APBD 2026 pada awal tahun umumnya belum berjalan efektif hingga akhir triwulan pertama.

Jejak Anggaran: Tak Tercatat di DIPA, Muncul Dugaan “Partisipatif”

Baca Juga

Berita

Tandatangani PKS Dengan BPJS TK, Seluruh Anggota PWI Sumut Tercover Dalam Program Jaminan Sosial

Nasional

Tandatangani PKS Dengan BPJS TK, Seluruh Anggota PWI Sumut Tercover Program Jaminan Sosial  

Daerah

Manfaatkan Dana DBHCHT, Satpol PP Tulungagung Perkuat Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal

Daerah

Manfaatkan Dana DBHCHT, Satpol PP Tulungagung Perkuat Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal

Ketua MAKI Jatim, Heru, menyebut pihaknya tengah menelusuri dugaan penggalangan dana berbasis narasi “partisipatif” kepada SMA/SMK di wilayah Jember dan Lumajang. Dugaan awal mengarah pada kemungkinan adanya “urunan” yang sumbernya disebut-sebut berasal dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jika benar ada penggalangan dana dari sekolah, apalagi bersumber dari BOS, maka harus dijelaskan secara terbuka dasar hukumnya, mekanismenya, dan akuntabilitasnya,” tegas Heru.

MAKI Jatim juga mengendus potensi persoalan dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS. Dugaan yang beredar menyebut adanya sisa dana yang secara administratif telah dilaporkan terserap, namun secara faktual masih tersimpan. Jika temuan ini terkonfirmasi, implikasinya bukan hanya soal tata kelola, tetapi berpotensi menyentuh aspek pidana.

Langkah Hukum dan Tekanan Publik

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Manfaatkan DBHCHT, Satpol PP Tulungagung Perkuat Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal

Hukum & Kriminal

Manfaatkan DBHCHT, Satpol PP Tulungagung Perkuat Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal

Berita

Senam Bersama ICONNET di Talangsuko, PLN Icon Plus Jatim Perkuat Kedekatan dengan Warga Turen Malang

Berita

Perkuat Kolaborasi Industri Hulu Migas, PLN Icon Plus Hadirkan Solusi Digital dan Ekosistem Hijau

MAKI Jatim menyatakan telah menghimpun bukti awal untuk ditelaah bidang hukum internal. Surat tugas khusus telah ditandatangani guna mempersiapkan langkah pelaporan ke aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Selain jalur hukum, MAKI Jatim membuka opsi aksi demonstrasi di kantor Cabdin Jember sebagai bentuk kontrol sosial. Bahkan, penyegelan simbolis disebut sebagai kemungkinan langkah moral jika penggunaan anggaran dinilai tidak transparan.

Klarifikasi Ditunggu, Transparansi Dipertaruhkan

Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Cabang Dinas Pendidikan Jember–Lumajang maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait sumber anggaran renovasi tersebut.

Baca Juga

Berita

Hari Kesaktian Pancasila, PLN Icon Plus Perkuat Semangat Persatuan dan Pengabdian

Berita

Mekar Bersama, PLN Icon Plus Buka Peluang Pasar bagi UMKM Binaan di Puncak HUT ke-26

Berita

Kapolres Mesuji Laksanakan Jumat Keliling di Masjid Nurul Ikhlas, Sosialisasikan Program "Polisi Bersama Masyarakat"

Berita

BRAN Gandeng Akademisi, Matangkan Regulasi Reforma Agraria

Klarifikasi menjadi krusial. Pengelolaan dana pendidikan terutama BOS merupakan instrumen strategis untuk menjamin kualitas layanan pendidikan. Setiap rupiah yang dikelola wajib dapat ditelusuri jejaknya, dapat diuji akuntabilitasnya, dan terbuka bagi publik.

Kasus ini kini berada di titik krusial: apakah renovasi tersebut memiliki dasar anggaran yang sah dan transparan, atau justru membuka babak baru dugaan penyimpangan tata kelola pendidikan? Publik menunggu jawaban bukan asumsi, melainkan penjelasan resmi yang bisa diuji. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta