Surabaya, 13 November 2026 – Media Indonesia Times | Gelombang kritik terhadap pengelolaan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) kembali mengemuka. Kali ini, kritik keras datang dari Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, yang secara terbuka menyerukan gerakan boikot keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan GMS tahun 2026.
Seruan tersebut bukan tanpa alasan. MAKI Jatim menyoroti alokasi anggaran kegiatan GMS yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahunnya dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan transparansi komponen pembiayaan maupun manfaat langsung yang dapat diukur dari penyelenggaraan kegiatan.
Di tengah kondisi kebutuhan pembangunan dan keterbatasan anggaran daerah, publik berhak mengajukan satu pertanyaan mendasar: sebenarnya untuk apa uang rakyat sebesar Rp2,3 miliar dihabiskan dalam satu kegiatan gerak jalan?
RP2,3 MILIAR UNTUK GERAK JALAN, HADIAH PEMBINAAN HANYA RP150 JUTA
GMS sejatinya merupakan kegiatan pelestarian budaya olahraga sekaligus napak tilas sejarah perjuangan para pahlawan yang berjalan kaki dari Mojokerto menuju Surabaya.
Sebagai kegiatan yang memiliki nilai historis dan semangat kebangsaan, penyelenggaraan GMS tentu patut diapresiasi. Namun, nilai sejarah tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
MAKI Jatim mempertanyakan komposisi anggaran GMS yang mencapai lebih dari Rp2,3 miliar, sementara total hadiah uang pembinaan bagi peserta disebut hanya sekitar Rp150 juta.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp2,15 miliar yang harus dijelaskan secara terperinci melalui dokumen perencanaan, rincian belanja, kontrak pengadaan, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Pertanyaan kritisnya sederhana, tetapi mendasar: ke mana aliran anggaran tersebut dialokasikan? Berapa biaya penyewaan tenda, kursi, panggung, perlengkapan, konsumsi, publikasi, transportasi, pengamanan, hingga berbagai komponen pendukung lainnya?
Apakah seluruh pembiayaan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil, harga yang wajar, dan prinsip efisiensi anggaran?
Ataukah terdapat komponen belanja yang berpotensi tidak proporsional dan harus diuji lebih lanjut oleh auditor maupun aparat penegak hukum?
Uang rakyat bukan anggaran tanpa batas. Setiap rupiah wajib memiliki dasar kebutuhan, bukti penggunaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
MAKI JATIM MENGAKU SUDAH MEMBERIKAN PERINGATAN SEJAK 2023
Heru MAKI mengungkapkan bahwa MAKI Jatim telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur sejak tahun anggaran 2023 terkait besarnya alokasi anggaran GMS.
Menurut MAKI Jatim, persoalan ini bukan sekadar kritik terhadap sebuah kegiatan olahraga tahunan. Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah menetapkan prioritas belanja publik dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan uang yang dikeluarkan.
Bahkan, Heru menyebut alokasi anggaran GMS tetap berada pada kisaran lebih dari Rp2,3 miliar hingga tahun anggaran 2026.
Jika angka tersebut benar sebagaimana disampaikan MAKI Jatim, maka publik patut meminta penjelasan terbuka mengenai evaluasi efisiensi, capaian kegiatan, serta alasan pemerintah tetap mempertahankan besaran anggaran tersebut dari tahun ke tahun.
Pemerintah tidak cukup hanya menjawab bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan. Status sebagai kegiatan rutin bukanlah pembenaran otomatis atas besarnya pengeluaran APBD.
IRONI PRIORITAS: GMS RP2,3 MILIAR, POPDA JATIM HANYA RP772 JUTA
Kritik MAKI Jatim semakin tajam ketika membandingkan anggaran GMS dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Heru MAKI, anggaran POPDA Jatim pada Dispora Jawa Timur disebut hanya sebesar Rp772 juta.
Perbandingan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan prioritas pembinaan olahraga di Jawa Timur.
Di satu sisi, terdapat kegiatan gerak jalan yang mengusung misi pelestarian budaya olahraga dengan alokasi anggaran lebih dari Rp2,3 miliar. Di sisi lain, terdapat POPDA yang menjadi salah satu ruang pembinaan, kompetisi, dan regenerasi atlet muda dengan anggaran yang disebut jauh lebih kecil.
Padahal, pembinaan atlet pelajar merupakan bagian penting dari investasi jangka panjang olahraga daerah. Dari kompetisi semacam inilah talenta-talenta potensial diharapkan tumbuh menjadi atlet berprestasi yang kelak memperkuat Jawa Timur di tingkat nasional, termasuk ajang PON.
Tentu, kedua kegiatan memiliki tujuan dan karakter pembiayaan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan hanya berdasarkan nominal. Namun, perbedaan anggaran tersebut layak menjadi bahan evaluasi serius mengenai rasionalitas perencanaan dan keberpihakan kebijakan olahraga daerah.
Jangan sampai kegiatan seremonial mendapatkan porsi anggaran begitu besar, sementara investasi pembinaan atlet muda justru harus berjuang dengan keterbatasan pembiayaan.
HERU MAKI: BOIKOT GMS 2026 SEBAGAI BENTUK PROTES PUBLIK
Atas berbagai pertanyaan tersebut, Heru MAKI mengambil sikap tegas.
Ia menyerukan kepada masyarakat Jawa Timur untuk tidak berpartisipasi dalam Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo tahun 2026 sebagai bentuk tekanan moral agar pengelolaan anggaran kegiatan tersebut dibuka secara transparan.
Heru MAKI menyampaikan:
"Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, menyerukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo tahun 2026.
Seruan ini kami sampaikan atas dasar keprihatinan terhadap alokasi anggaran GMS yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahunnya.
Kami mempertanyakan kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat tersebut. Dugaan adanya potensi penyimpangan anggaran harus segera diuji secara objektif melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian budaya olahraga justru menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan publik.
Kami tidak sedang menyerang kegiatan olahraga maupun nilai sejarah perjuangan para pahlawan. Yang kami persoalkan adalah tata kelola anggaran negara yang wajib bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan."
MAKI JATIM SIAP BAWA PERSOALAN INI KE KEJATI JATIM
Tidak berhenti pada seruan boikot, Heru MAKI juga menyatakan bahwa bidang hukum MAKI Jatim telah dipersiapkan untuk menyusun berkas pelaporan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran GMS.
MAKI Jatim berencana membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, agar dilakukan penelaahan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah ini menjadi penting karena dugaan penyimpangan penggunaan APBD tidak boleh berhenti sebagai polemik, perdebatan, ataupun saling lempar pernyataan di ruang publik.
Harus ada pemeriksaan berbasis dokumen.
Harus ada penelusuran aliran anggaran.
Harus ada pengujian terhadap kewajaran harga pengadaan.
Dan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, harus ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Sebaliknya, apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, Dispora Jatim juga memiliki kesempatan untuk membuktikannya secara terbuka kepada masyarakat.
DISPORA JATIM TIDAK BOLEH DIAM: BUKA RINCIAN ANGGARAN, JAWAB PERTANYAAN PUBLIK!
Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Dispora Jawa Timur untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Publik membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan normatif bahwa GMS merupakan kegiatan pelestarian budaya olahraga.
Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pengadaan, kontrak penyedia, realisasi belanja, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan harus menjadi bagian dari informasi yang dapat diuji sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Kepala Dispora Jatim juga perlu menjelaskan dasar penetapan anggaran lebih dari Rp2,3 miliar tersebut, indikator keberhasilan kegiatan, serta evaluasi efisiensi dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya.
Jabatan publik bukan ruang kekuasaan tanpa pengawasan. APBD bukan milik pejabat, melainkan uang rakyat yang dititipkan untuk dikelola demi kepentingan masyarakat.
JANGAN BIARKAN SEMANGAT PAHLAWAN MENJADI TAMENG PERSOALAN ANGGARAN
GMS lahir dari semangat mengenang perjuangan para pahlawan. Nilai historis itu harus tetap dijaga dan dihormati.
Namun, penghormatan terhadap sejarah tidak berarti masyarakat harus menutup mata terhadap persoalan tata kelola anggaran.
Justru semangat perjuangan para pahlawan seharusnya menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara menuntut kejujuran, keberanian, serta tanggung jawab.
Heru MAKI dan MAKI Jatim kini menempatkan persoalan anggaran GMS sebagai ujian keterbukaan dan integritas pengelolaan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Apakah Dispora Jatim berani membuka seluruh rincian anggaran dan menjawab pertanyaan masyarakat?
Apakah alokasi Rp2,3 miliar tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan riil kegiatan?
Dan apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti laporan MAKI Jatim apabila bukti awal dugaan penyimpangan telah disampaikan?
Rakyat tidak sedang meminta kegiatan sejarah dihentikan. Rakyat sedang menuntut agar uang rakyat dikelola dengan benar.
Karena pada akhirnya, melestarikan sejarah perjuangan pahlawan tidak cukup dengan berjalan kaki dari Mojokerto menuju Surabaya.
Pemerintah juga harus berani berjalan di atas prinsip kejujuran, transparansi, dan antikorupsi. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
