Pontianak,Mediaindonesiatimes.id – Sengketa pemberhentian Flora Darosari, S.Psi., dari jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) Kabupaten Kapuas Hulu memasuki babak baru. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak resmi menerbitkan Penetapan Eksekusi yang menyatakan keputusan pemberhentian terhadap Flora Darosari tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Melalui kuasa hukumnya, Dominikus Arif, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANDEL & ASSOCIATES, pihak Flora Darosari mengonfirmasi telah menerima dokumen Penetapan Eksekusi tersebut.
Penetapan dengan Nomor 1507/PAN.PTUN.W6-TUN2/HK2.7/XI/2026 diterbitkan pada 10 November 2026 dan diterima secara resmi oleh tim kuasa hukum pada 11 November 2026.
Langkah permohonan eksekusi ini ditempuh setelah perkara sengketa pemberhentian Flora Darosari melawan Bupati Kapuas Hulu memperoleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dalam putusan MA sebelumnya, keputusan pemberhentian Flora Darosari telah dinyatakan batal. Namun, menurut pihak pemohon, putusan tersebut belum kunjung dilaksanakan oleh pihak Bupati Kapuas Hulu.
Atas kondisi tersebut, tim kuasa hukum mengajukan permohonan eksekusi melalui PTUN Pontianak untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
1. Mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak pemohon, Flora Darosari, S.Psi.
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yakni Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Direksi atas nama Flora Darosari dari jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhitung sejak 10 November 2026.
3. Memerintahkan Panitera PTUN Pontianak menyampaikan salinan penetapan kepada para pihak terkait serta atasan Tergugat melalui surat tercatat maupun domisili elektronik paling lambat tiga hari sejak penetapan dikeluarkan.
Penetapan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap.
Hal penting lainnya yang tercantum dalam pertimbangan hukum Penetapan Eksekusi adalah penegasan mengenai kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan.
Berdasarkan Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal 8 September 2026, disebutkan bahwa pihak Bupati Kapuas Hulu belum melaksanakan pencabutan SK pemberhentian dengan sejumlah alasan yang disampaikan.
Dalam pertimbangan hukumnya, PTUN Pontianak merujuk Pasal 7 juncto Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah, termasuk keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan.
Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan atau pejabat yang berwenang.
Sanksi tersebut dapat berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, maupun pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 juncto Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014.
Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya menyangkut sengketa pemberhentian seorang direksi perusahaan daerah, tetapi juga menyangkut kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan lembaga peradilan.
Kuasa Hukum Minta Bupati Segera Melaksanakan Penetapan
Dominikus Arif meminta Bupati Kapuas Hulu menghormati dan segera menindaklanjuti putusan pengadilan serta Penetapan Eksekusi yang telah diterbitkan PTUN Pontianak.
Menurutnya, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan kewajiban hukum sekaligus bentuk pertanggungjawaban seorang pejabat publik.
Sebagai kepala daerah, Bupati Kapuas Hulu diharapkan memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum dan menghormati setiap putusan lembaga peradilan.
Kelalaian atau sikap tidak menindaklanjuti kewajiban hukum tersebut berpotensi membawa konsekuensi administratif sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.
Pihak Flora Darosari bersama tim kuasa hukum menyatakan tetap beritikad baik menunggu langkah konkret dan tindak lanjut administratif dari Bupati Kapuas Hulu atas Penetapan Eksekusi PTUN Pontianak.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menindaklanjuti penetapan tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin penghormatan terhadap kewenangan lembaga peradilan.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
