Tanggapi Putusan MK, PII Jatim Siap Berikan Beasiswa Kejar Paket C untuk Gibran

Dalam pemberitaan resmi MK, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat. MK juga menegaskan bahwa certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan. Meski demikian, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Baca Juga

Berita

Untuk Peningkatan Pelayanan, Kantor BPN Labuhanbatu Perkuat  Koordinasi Internal

Berita

MAKI JATIM GUNCANG JEMBER LEWAT ADU STRIKE LELE: DI BALIK TOTAL HADIAH RP 31 JUTA SELAMA 2 HARI, ADA STRATEGI EKONOMI KREATIF DAN PESAN KEMERDEKAAN YANG ELEGAN

Berita

Jelang Pilkades 2026, Roops Polda Bengkulu Supervisi dan Asistensi Sispamkota serta TFG di Polres Mukomuko

Berita

Dinsos PP dan KB Banyuwangi dan LKKNU Bahas Pengasuhan Anak serta Pengelolaan Keuangan di Era Digital

Menanggapi putusan tersebut, Firman, Ketua 1 Bidang Kaderisasi PII Jawa Timur, menyatakan PII Jawa Timur siap memberikan beasiswa sekaligus memfasilitasi Gibran untuk mengikuti program Kejar Paket C apabila memang diperlukan untuk memenuhi jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.

“Kalau memang persoalannya adalah belum adanya bukti kelulusan pendidikan setara SLTA, PII Jawa Timur siap memberikan beasiswa dan memfasilitasi Mas Gibran untuk mengikuti Kejar Paket C. Kami serius, bukan sekadar menyindir,” ujar Firman.

Baca Juga

Berita

Menuju Pembangunan RSUD Cakung: Rekan Indonesia Ungkap Target Penyelesaian Pemilihan Kontraktor Tahun 2026

Berita

Tari Gandrung Sambut Kapolresta Banyuwangi yang Baru, Kearifan Lokal Warnai Sertijab

Berita

Eddi Santana: Gubernur Herman Deru Paling Bertanggung Jawab atas Kabut Asap Sumsel, Banpres Rp100 Miliar Disorot

Berita

Disambut Bupati Ipuk, Para Penari Korban Selamat KMP Batumandi Siap Tampil di Gandrung Sewu Banyuwangi

Menurut Firman, persoalan pemenuhan syarat pendidikan bagi pejabat publik tidak semestinya dipandang sebagai persoalan administratif semata. Pendidikan merupakan salah satu syarat yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Pelajar Indonesia hari ini berjuang menyelesaikan pendidikan, mengikuti proses pembelajaran, ujian, hingga mendapatkan ijazah sebagai bukti kelulusan. Maka standar yang sama tentu harus berlaku bagi siapa pun, termasuk mereka yang hendak menduduki jabatan publik,” jelasnya.

Baca Juga

Berita

Tinjau Sungai Kalimati, Bupati Ipuk Siapkan Penanganan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Berita

Setiap Pagi, Makanan Diantar ke Rumah Lansia Miskin, Rantang Kasih Banyuwangi Terus Berlanjut

Berita

Perjalanan Panjang Gandrung Sewu, Tahun Ini Hadirkan Cerita Baru di Panggung Malam lewat Gandrung Sewu Glow in The Dark

Berita

Diikuti 1.584 Pelajar, Turnamen Futsal Wabup Cup 2026 Jadi Ajang Penjaringan Bibit Atlet Muda Potensial

Firman menegaskan bahwa tawaran tersebut bukan bentuk penghinaan terhadap Gibran, melainkan kritik sekaligus sindiran terhadap pentingnya kepastian mengenai pemenuhan syarat pendidikan seorang pejabat publik.

“Kami tidak sedang mempersoalkan pribadi Gibran. Yang kami persoalkan adalah standar dan kepastian. Kalau memang syaratnya tamat SLTA atau sederajat, maka harus ada bukti yang jelas bahwa syarat tersebut terpenuhi,” tegas Firman.

Baca Juga

Berita

Dugaan PETI dan Pembukaan Lahan di Kawasan TNBG, Gitran Watch Nusantara Akan Lapor ke Menteri Kehutanan

Berita

Tak Hanya Padamkan Api, Polri Selamatkan Anak Beruang Madu Terdampak Karhutla

Berita

Subuh Keliling: Kapolres Tanjung Perak Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan

Berita

Tekan Peredaran Narkotika, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gelar KRYD, Sasar Rumah Kos

PII Jawa Timur juga mendorong lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat pencalonan Gibran.

Bagi PII Jawa Timur, persoalan ini bukan sekadar tentang Gibran, tetapi menyangkut kesetaraan di hadapan hukum, integritas penyelenggaraan pemilu, serta penghormatan terhadap standar pendidikan yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga

Berita

Tandatangani PKS Dengan BPJS TK, Seluruh Anggota PWI Sumut Tercover Dalam Program Jaminan Sosial

Berita

Senam Bersama ICONNET di Talangsuko, PLN Icon Plus Jatim Perkuat Kedekatan dengan Warga Turen Malang

Berita

Perkuat Kolaborasi Industri Hulu Migas, PLN Icon Plus Hadirkan Solusi Digital dan Ekosistem Hijau

Berita

Hari Kesaktian Pancasila, PLN Icon Plus Perkuat Semangat Persatuan dan Pengabdian

“Kalau memang belum ada, jangan malu untuk belajar. PII Jawa Timur siap memberikan beasiswa Kejar Paket C. Toh, pendidikan adalah hak semua warga negara,” pungkas Firman.