SURABAYA, 15 OKTOBER 2026* – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN UIP JBTB) terus memperkokoh komitmennya dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan aman di Pulau Madura. Guna mengawal kelancaran Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) infrastruktur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Pulau Madura (Looping Utara), PLN melalui Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Timur dan Bali 2 (UPP JBTB 2) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bersama empat Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Madura, yaitu Kejari Bangkalan, Kejari Sampang, Kejari Pamekasan, dan Kejari Sumenep.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Penandatanganan PKS yang berlangsung khidmat ini disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar Affandi, S.H., M.H. Turut hadir dan menandatangani kesepakatan tersebut yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan Noer Adi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang Mochamad Iqbal, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan Anton Arifullah, S.H., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep Nislianudin, S.H., M.H, dengan Manager PT PLN (Persero) UPP JBTB 2 I Made Gita dan disaksikan oleh General Manager PT PLN (Persero) UIP JBTB Hendro Prasetyawan.
Sinergi ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV di empat kabupaten se-Madura berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, transparan, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
General Manager PLN UIP JBTB, Hendro Prasetyawan, menyampaikan bahwa kebutuhan energi listrik di Pulau Madura terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industri, dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, percepatan penguatan infrastruktur transmisi SUTT 150 kV menjadi prioritas utama PLN.
"Kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta empat Kejaksaan Negeri di wilayah Madura ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan sistem kelistrikan yang andal dan berkualitas bagi masyarakat Madura. Pembangunan SUTT 150 kV ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan pengawalan hukum ketat agar setiap proses, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga konstruksi di lapangan, berjalan aman, lancar, dan tepat waktu," ujar Hendro Prasetyawan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar Affandi, S.H., M.H., menegaskan komitmen jajaran Kejaksaan dalam mendukung dan mengawal pembangunan infrastruktur strategis pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.
"Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta Kejaksaan Negeri se-Madura siap memberikan pendampingan hukum dan pengawalan secara optimal dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan SUTT 150 kV di Pulau Madura ini adalah proyek vital nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan percepatan ekonomi daerah. Kami memastikan setiap prosesnya berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku demi terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat Madura," tegas Dr. Abdul Qohar Affandi, S.H., M.H.
Pada kesempatan yang sama, Manager UPP JBTB 2, I Made Gita Prawira, menguraikan kesiapan jajaran teknis di lapangan yang mengawal langsung pembangunan fisik transmisi SUTT 150 kV Looping Utara Pulau Madura.
"Dukungan dan pendampingan hukum dari empat Kejaksaan Negeri di Madura menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kami tim UPP JBTB 2 di lapangan. Pembangunan SUTT 150 kV ini melintasi empat kabupaten di Madura, sehingga koordinasi dan pendampingan Datun akan sangat krusial dalam memitigasi kendala hukum maupun sosial. Kami optimistis sinergi ini akan mempercepat perampungan proyek demi menghadirkan keandalan listrik yang merata hingga ke pelosok Pulau Madura," ungkap I Made Gita Prawira.
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, PLN UIP JBTB mempertegas langkah kolaboratif lintas instansi demi menyukseskan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional yang tangguh, transparan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura. (@dex)
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
