MAKI Jatim Finalkan Aksi 22 Juli: Ketika Jalanan Menjadi Mimbar Terakhir Mencari Akuntabilitas
SURABAYA, 17 Juli 2026 — Media Indonesia Times | negara demokrasi, demonstrasi bukanlah simbol perlawanan terhadap negara. Sebaliknya, ia merupakan salah satu instrumen konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi ketika ruang dialog dinilai belum mampu menjawab pertanyaan publik. Aksi turun ke jalan menjadi pilihan yang lahir bukan dari hasrat menciptakan kegaduhan, melainkan dari tuntutan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bank UMKM Jawa Timur pada 22 Juli 2026. Keputusan tersebut disebut sebagai hasil konsolidasi internal organisasi sekaligus bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi dan penegakan tata kelola yang akuntabel terkait pengelolaan dana bergulir yang menjadi perhatian MAKI Jatim.
Bagi MAKI Jatim, aksi tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi. Organisasi ini menyatakan bahwa seluruh sikap dan langkah yang ditempuh akan didasarkan pada pengumpulan data, kajian dokumen, serta penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan panggilan moral untuk memastikan setiap pengelolaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat pertanyaan publik mengenai tata kelola suatu program, maka penjelasan yang transparan adalah cara paling efektif untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Setiap rupiah yang bersumber dari uang negara maupun uang publik harus dikelola secara profesional, diawasi secara terbuka, dan siap diuji melalui mekanisme hukum apabila muncul dugaan penyimpangan.
MAKI Jatim berpandangan bahwa kritik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman terhadap institusi. Justru kritik yang berbasis data merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu menjawab kritik dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan bukti.
Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa seluruh dugaan yang menjadi perhatian mereka harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Karena itu, aksi yang akan digelar tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghakiman terhadap pihak mana pun, melainkan sebagai dorongan agar lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dapat bekerja secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Dalam perspektif yang lebih luas, agenda pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pengawasan masyarakat sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pemerintahan yang demokratis. Ketika masyarakat aktif mengawasi penggunaan anggaran publik, sesungguhnya yang sedang dijaga bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi.
Rencana aksi MAKI Jatim pada 22 Juli mendatang menjadi pengingat bahwa tuntutan terhadap tata kelola yang bersih akan terus menguat. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap reformasi birokrasi, setiap institusi publik dituntut membangun budaya keterbukaan, memperkuat akuntabilitas, serta menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam setiap kebijakan.
Pada akhirnya, ukuran sebuah institusi bukan hanya terletak pada keberhasilannya menjalankan program, tetapi juga pada keberaniannya membuka ruang evaluasi, menerima pengawasan, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik. Sebab dalam negara hukum, kepercayaan tidak dibangun oleh kekuasaan, melainkan oleh transparansi; dan legitimasi tidak lahir dari jabatan, melainkan dari akuntabilitas yang dapat diuji di hadapan hukum dan masyarakat. (Bagas)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Medicaid Expansion Improves Hypertension and Diabetes Control
Kombes Pol Rama Samtama Putra Pamit, Aktivis dan Masyarakat Banyuwangi Merasa Kehilangan
Sambut Ramadhan 1447 H, Personel Koramil 0825/14 Kabat Gelar Karya Bhakti Bersihkan Makoramil
