HMI dan Cipayung Banyuwangi Gelar Aksi, Desak DPRD Tegas Sikapi Kasus Narkoba

Dalam aksinya, massa mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi mengambil sikap tegas dan menjalankan kewenangannya secara mandiri. Massa meminta BK menarik keputusan penonaktifan Asrila Diska Rimunda, sekaligus menuntut penonaktifan selama satu periode penuh serta pemberian sanksi moral terberat berupa rekomendasi pemberhentian tetap dari keanggotaan DPRD.

Baca Juga

Berita

Untuk Peningkatan Pelayanan, Kantor BPN Labuhanbatu Perkuat  Koordinasi Internal

Berita

MAKI JATIM GUNCANG JEMBER LEWAT ADU STRIKE LELE: DI BALIK TOTAL HADIAH RP 31 JUTA SELAMA 2 HARI, ADA STRATEGI EKONOMI KREATIF DAN PESAN KEMERDEKAAN YANG ELEGAN

Berita

Jelang Pilkades 2026, Roops Polda Bengkulu Supervisi dan Asistensi Sispamkota serta TFG di Polres Mukomuko

Berita

Dinsos PP dan KB Banyuwangi dan LKKNU Bahas Pengasuhan Anak serta Pengelolaan Keuangan di Era Digital

Massa juga mendesak BK agar tidak berlindung di balik status hukum restorative justice, Menurut mereka, proses penyelesaian hukum tidak semestinya menghilangkan kewajiban lembaga legislatif untuk menilai persoalan dari aspek etika dan kehormatan anggota dewan.

Selain kepada BK, tuntutan juga diarahkan kepada pimpinan fraksi. Massa meminta fraksi mengeluarkan rekomendasi pemecatan keanggotaan kepada DPC/DPD partai serta mencopot anggota dewan tersebut dari seluruh jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mereka juga menolak segala bentuk pembelaan politik terhadap yang bersangkutan apabila bertentangan dengan prinsip integritas kader.

Baca Juga

Berita

Menuju Pembangunan RSUD Cakung: Rekan Indonesia Ungkap Target Penyelesaian Pemilihan Kontraktor Tahun 2026

Berita

Tari Gandrung Sambut Kapolresta Banyuwangi yang Baru, Kearifan Lokal Warnai Sertijab

Berita

Eddi Santana: Gubernur Herman Deru Paling Bertanggung Jawab atas Kabut Asap Sumsel, Banpres Rp100 Miliar Disorot

Berita

Disambut Bupati Ipuk, Para Penari Korban Selamat KMP Batumandi Siap Tampil di Gandrung Sewu Banyuwangi

Ketua Umum HMI Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi, dalam orasinya menegaskan bahwa anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat dari masyarakat. Karena itu, menurutnya, proses terhadap anggota DPRD harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh pandang bulu.

"Bagaimanapun lembaga legislatif, wakil rakyat diberi mandat oleh rakyat. Wakil rakyat sebagai representasi masyarakat. Jadi harapannya tidak pandang bulu dalam proses hukum," tegas Ilham.

Baca Juga

Berita

Tinjau Sungai Kalimati, Bupati Ipuk Siapkan Penanganan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Berita

Setiap Pagi, Makanan Diantar ke Rumah Lansia Miskin, Rantang Kasih Banyuwangi Terus Berlanjut

Berita

Perjalanan Panjang Gandrung Sewu, Tahun Ini Hadirkan Cerita Baru di Panggung Malam lewat Gandrung Sewu Glow in The Dark

Berita

Diikuti 1.584 Pelajar, Turnamen Futsal Wabup Cup 2026 Jadi Ajang Penjaringan Bibit Atlet Muda Potensial

Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga menyangkut moral dan integritas seorang wakil rakyat.

"Karena secara pidana hukum mungkin bisa bebas, tetapi tidak dengan moralnya," ujarnya.

Baca Juga

Berita

Dugaan PETI dan Pembukaan Lahan di Kawasan TNBG, Gitran Watch Nusantara Akan Lapor ke Menteri Kehutanan

Berita

Tak Hanya Padamkan Api, Polri Selamatkan Anak Beruang Madu Terdampak Karhutla

Berita

Subuh Keliling: Kapolres Tanjung Perak Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan

Berita

Tekan Peredaran Narkotika, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gelar KRYD, Sasar Rumah Kos

Melalui aksi tersebut, HMI Banyuwangi dan Cipayung Banyuwangi meminta DPRD, khususnya Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi, menunjukkan sikap tegas, transparan, serta mengedepankan integritas dan kepercayaan publik dalam menyikapi persoalan yang menjadi sorotan tersebut.