SURABAYA, 14 Oktober 2026 — Media Indonesia Times | Penunjukan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 2026 dinilai tidak hanya memiliki makna pemerataan pembangunan dan penguatan identitas kewilayahan, tetapi juga menyimpan pesan politik strategis menjelang kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur mendatang.
Pengamat politik Jawa Timur, Heru Satriyo, S.I.P., melihat keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut sebagai momentum yang berpotensi membuka ruang komunikasi, rekonsiliasi, dan konsolidasi politik antara dua kekuatan besar, yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Jawa Timur.
Menurut Heru, momentum tersebut patut diapresiasi sebagai langkah politik yang konstruktif, terutama apabila mampu menjadi pintu masuk bagi terbangunnya kesepahaman antara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Saya memberikan apresiasi atas keputusan Ibu Gubernur Jawa Timur menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai pusat peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Di luar makna pemerataan pembangunan, saya melihat adanya ruang komunikasi politik yang sangat menarik untuk dicermati. Semoga momentum ini menjadi jalan tabayun antara Bapak Emil Dardak dan Bapak Achmad Fauzi menuju kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang,” ujar Heru.
Heru menilai, pemilihan Sumenep sebagai lokasi kegiatan berskala provinsi memiliki dimensi strategis yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konfigurasi politik Jawa Timur.
Sumenep merupakan salah satu wilayah penting di Pulau Madura yang memiliki karakter sosial, kultural, dan politik tersendiri. Karena itu, perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kawasan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan pembangunan sekaligus membuka ruang komunikasi antarelite politik.
Meski demikian, Heru menegaskan bahwa pembacaan tersebut merupakan analisis terhadap kemungkinan arah dinamika politik, bukan kesimpulan mengenai adanya kesepakatan politik yang telah terbentuk.
Dalam pandangannya, Jawa Timur akan tetap menjadi salah satu episentrum kontestasi politik regional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap konstelasi politik nasional.
Besarnya jumlah pemilih, kuatnya basis sosial partai politik, serta beragamnya karakter masyarakat menjadikan pertarungan politik di Jawa Timur membutuhkan strategi koalisi yang matang, terukur, dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan.
“Jawa Timur bukan sekadar arena perebutan kekuasaan elektoral. Jawa Timur merupakan barometer politik nasional. Karena itu, setiap perubahan konfigurasi kekuatan politik menjelang Pilgub harus dibaca secara cermat, termasuk kemungkinan terbentuknya poros koalisi baru,” jelasnya.
Heru mencermati perkembangan internal Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Jawa Timur sebagai dua faktor penting dalam membaca kemungkinan arah koalisi politik mendatang.
Di tubuh PDI Perjuangan, menurut Heru, konsolidasi organisasi semakin menguat setelah kunjungan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ke Jawa Timur.
Ia menyoroti munculnya aspirasi politik agar PDI Perjuangan mengusung kader internal dalam kontestasi pemilihan gubernur berikutnya.
Sementara itu, Partai Demokrat Jawa Timur juga memperlihatkan kesinambungan kepemimpinan melalui terpilihnya kembali Emil Elestianto Dardak secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dalam Musyawarah Daerah.
Kondisi tersebut, menurut Heru, memperlihatkan bahwa kedua partai memiliki modal organisasi, kepemimpinan, dan basis dukungan yang dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukan konfigurasi politik Jawa Timur.
Namun, ia mengingatkan bahwa kompetisi terbuka antara dua kekuatan politik besar berpotensi meningkatkan intensitas persaingan apabila tidak dikelola melalui komunikasi dan pendidikan politik yang sehat.
“Saya melihat Partai Demokrat dan PDI Perjuangan memiliki kekuatan politik yang sangat diperhitungkan. Apabila keduanya memilih berhadapan secara langsung, tentu kompetisi akan berlangsung ketat. Namun, apabila keduanya mampu membangun komunikasi dan menemukan titik temu, akan lahir konfigurasi politik yang menarik bagi masa depan Jawa Timur,” ungkap Heru.
Menurutnya, perbedaan kepentingan politik tidak seharusnya selalu bermuara pada pertarungan yang memperlebar polarisasi masyarakat.
Sebaliknya, komunikasi lintas partai dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas demokrasi, memperkuat stabilitas politik, serta memastikan agenda pembangunan tidak tersandera oleh rivalitas elektoral.
Dalam analisisnya, Heru mengemukakan kemungkinan terbentuknya pasangan Emil Elestianto Dardak sebagai calon gubernur dan Achmad Fauzi Wongsojudo sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur.
Wacana tersebut dinilainya menarik karena mempertemukan dua figur dengan latar belakang kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, dan kekuatan politik yang berbeda, tetapi berpotensi saling melengkapi.
Emil Dardak memiliki pengalaman dalam pemerintahan provinsi dan kepemimpinan politik Partai Demokrat. Sementara Achmad Fauzi memiliki basis kepemimpinan pemerintahan daerah serta kedekatan politik dengan PDI Perjuangan dan masyarakat Madura.
Apabila kedua figur tersebut memperoleh dukungan resmi dari partai masing-masing, Heru menilai koalisi yang terbentuk berpotensi menghadirkan kekuatan elektoral yang signifikan.
“Bayangkan apabila Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Jawa Timur dapat melakukan tabayun politik secara positif, kemudian menemukan kesepahaman untuk mengusung Emil Dardak sebagai calon gubernur dan Achmad Fauzi sebagai calon wakil gubernur. Saya melihat ini sebagai salah satu kemungkinan konfigurasi politik yang sangat strategis,” katanya.
Heru menekankan bahwa gagasan tersebut masih berada dalam ranah analisis dan harapan politik pribadi, bukan representasi keputusan resmi kedua partai maupun pernyataan sikap dari figur yang disebutkan.
Menurutnya, peluang koalisi harus dibangun melalui komunikasi politik yang terbuka, penghormatan terhadap mekanisme internal partai, serta kesamaan visi pembangunan Jawa Timur.
Lebih jauh, Heru menilai kemungkinan kerja sama Demokrat dan PDI Perjuangan dapat menjadi magnet bagi partai-partai politik lain untuk mempertimbangkan pembentukan koalisi yang lebih luas.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan koalisi tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya dukungan partai atau popularitas figur.
Koalisi yang kokoh harus memiliki kesamaan orientasi kebijakan, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan, serta kemampuan menerjemahkan kepentingan politik menjadi program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Heru juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi peningkatan tensi politik yang berpotensi melahirkan polarisasi dan mobilisasi massa secara berlebihan.
Menurutnya, kontestasi demokrasi harus tetap menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar basis dukungan yang diperebutkan selama tahapan pemilihan.
“Koalisi besar semestinya tidak hanya berbicara tentang kemenangan elektoral. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekuatan politik tersebut mampu menghadirkan stabilitas, menjaga kohesi sosial, dan memastikan masyarakat Jawa Timur memperoleh manfaat nyata dari kepemimpinan yang dihasilkan,” tegasnya.
Heru juga melihat potensi pasangan Emil Dardak dan Achmad Fauzi dari perspektif pembangunan kewilayahan.
Menurutnya, keterwakilan figur yang memiliki pengalaman pada tingkat provinsi dan kepemimpinan daerah di Madura dapat membuka peluang penguatan agenda pemerataan pembangunan.
Ia menilai, pembangunan Jawa Timur ke depan membutuhkan pendekatan yang semakin inklusif, terutama dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur, memperluas konektivitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat pelayanan publik di berbagai wilayah.
Pulau Madura, menurut Heru, memiliki potensi ekonomi, perdagangan, pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri berbasis sumber daya lokal yang perlu memperoleh perhatian berkelanjutan.
Karena itu, kemungkinan perpaduan kepemimpinan yang memahami kebutuhan pembangunan provinsi dan karakter wilayah Madura dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan strategis dalam merumuskan agenda pemerintahan mendatang.
“Perpaduan Emil Dardak dan Achmad Fauzi, apabila benar-benar terwujud, dapat menjadi simbol penguatan hubungan pembangunan antara wilayah Jawa Timur secara keseluruhan dan Pulau Madura. Tetapi yang paling penting bukan sekadar representasi wilayah, melainkan kemampuan menghadirkan pemerataan pembangunan secara konkret,” paparnya.
Menutup analisisnya, Heru Satriyo berharap momentum peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi politik yang lebih dewasa, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai, tabayun antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan merupakan salah satu kemungkinan yang layak dijajaki, sepanjang dibangun atas dasar kesetaraan politik, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing partai, dan kesamaan visi pembangunan.
Heru juga berharap, apabila komunikasi politik kedua kekuatan tersebut berkembang menjadi kesepahaman yang lebih konkret, prosesnya dapat dilakukan secara terbuka melalui mekanisme resmi organisasi.
“Harapan saya, sinyal tabayun antara Partai Demokrat Jawa Timur dan PDI Perjuangan Jawa Timur dapat berkembang menjadi semangat politik yang positif. Apabila pada akhirnya kedua kekuatan besar ini mampu bersatu, tentu akan menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik dan pembangunan Jawa Timur,” ujarnya.
“Emil Dardak dan Achmad Fauzi merupakan dua figur yang menarik untuk dipertimbangkan dalam konfigurasi politik mendatang. Apabila keduanya dipertemukan melalui kesepahaman Demokrat dan PDI Perjuangan, saya melihat peluang lahirnya kekuatan politik yang dapat memperkuat stabilitas, meredam potensi gesekan, serta mendorong pemerataan pembangunan Jawa Timur dan Madura,” pungkas Heru.
Meski demikian, kemungkinan terbentuknya poros Emil Dardak–Achmad Fauzi masih merupakan wacana politik yang memerlukan perkembangan lebih lanjut. Belum terdapat dasar dalam pernyataan Heru untuk menyimpulkan bahwa kedua partai telah menyepakati pasangan tersebut.
Pada akhirnya, arah koalisi akan ditentukan oleh dinamika internal partai, keputusan organisasi, komunikasi antarelite, serta perkembangan aspirasi masyarakat menjelang pemilihan gubernur berikutnya.
Di tengah berbagai kemungkinan itu, gagasan tabayun yang disampaikan Heru menghadirkan satu pesan penting: kompetisi politik tidak harus selalu dibangun di atas rivalitas yang tajam. Dialog, kesepahaman, dan kepentingan pembangunan dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya konfigurasi kepemimpinan yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan Jawa Timur. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
