SURABAYA, 16 November 2026 – Media Indonesia Times | Proses pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki tahapan penting setelah Tim Asesmen Pemprov Jatim menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan tiga nama kandidat untuk masing-masing jabatan yang saat ini masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Enam jabatan strategis tersebut meliputi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim.
Namun, dari enam posisi tersebut, terdapat satu jabatan yang mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, yakni Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim.
Bagi Heru, posisi Kepala Biro PBJ bukan jabatan administratif biasa yang dapat diisi hanya berdasarkan pertimbangan kepangkatan, senioritas, ataupun kepentingan rotasi birokrasi. Jabatan tersebut memiliki dimensi strategis yang bersentuhan langsung dengan integritas pembangunan, tata kelola anggaran, transparansi belanja pemerintah, hingga potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Jawa Timur.
Oleh karena itu, menurut Heru, penentuan Kepala Biro PBJ harus didasarkan pada kompetensi substantif, penguasaan regulasi, pengalaman profesional, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.
SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PBJ ADALAH SYARAT MUTLAK
Heru MAKI menegaskan bahwa seorang Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim wajib memahami secara komprehensif perkembangan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta berbagai perubahannya hingga regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi PBJ tidak cukup hanya sebatas membaca ketentuan normatif atau mengandalkan pendapat hukum dari pihak lain. Seorang pimpinan biro pengadaan harus memiliki literasi pengadaan yang kuat, memahami praktik pelaksanaan tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, mini kompetisi, serta berbagai mekanisme pengadaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai Kepala Biro PBJ hanya memahami urusan birokrasi, tetapi tidak memahami substansi dunia pengadaan barang dan jasa. Ini bukan jabatan yang bisa dipelajari sambil berjalan ketika sudah menduduki posisi strategis. Kepala PBJ harus menguasai regulasi, memahami mekanisme pengadaan, serta memiliki pengalaman dan kompetensi yang benar-benar teruji," tegas Heru MAKI.
Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.
Sertifikasi tersebut, menurutnya, harus berasal dari lembaga yang berwenang dan diakui sesuai ketentuan, termasuk sertifikasi kompetensi pengadaan yang berada dalam kerangka pengembangan profesi dan standar kompetensi LKPP.
Baginya, sertifikasi bukan sekadar lembaran dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan seleksi. Sertifikasi merupakan salah satu indikator bahwa seorang calon pimpinan memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi profesional untuk memahami kompleksitas pengadaan pemerintah.
HERU MAKI SOROTI TIGA NAMA KANDIDAT: JANGAN SAMPAI KOMPETENSI PBJ DIKESAMPINGKAN
Peringatan keras Heru MAKI ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki peran strategis dalam proses penentuan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
Heru mengungkapkan keberatannya terhadap tiga nama kandidat Kepala Biro PBJ yang diserahkan Tim Asesmen. Menurut penilaiannya, tidak satu pun dari ketiga kandidat tersebut memiliki rekam jejak yang secara jelas menunjukkan pengalaman maupun keterlibatan profesional dalam dunia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Bahkan, Heru secara khusus menyinggung salah satu kandidat berinisial "S" yang disebut berasal dari lingkungan BPBD Jawa Timur.
Ia mempertanyakan relevansi pengalaman kandidat tersebut dengan kebutuhan kompetensi teknis seorang Kepala Biro PBJ, mengingat menurut pandangannya, pengalaman dalam suatu organisasi perangkat daerah tidak otomatis mencerminkan penguasaan terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Heru juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah praktik pengadaan di lingkungan BPBD Jatim yang menurut pengamatannya perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan kesesuaian mekanisme pengadaan terhadap ketentuan Perpres PBJ.
Ia menyoroti penggunaan pertimbangan atau narasi Legal Opinion yang disebut-sebut menjadi dasar dalam sejumlah proses pengadaan.
Namun demikian, persoalan tersebut, menurut Heru, harus diuji berdasarkan dokumen kontrak, proses pengadaan, ketentuan regulasi, dan hasil pemeriksaan yang berwenang.
"Ini persoalan serius. Jangan sampai seseorang yang rekam jejak dan kompetensi PBJ-nya belum teruji justru dipercaya memimpin institusi yang setiap hari berhadapan dengan persoalan pengadaan pemerintah. Saya mempertanyakan dasar kompetensi dari tiga nama yang disodorkan. Jabatan Kepala PBJ membutuhkan orang yang memang memahami dunia PBJ, bukan sekadar pejabat yang memenuhi persyaratan administratif," ungkap Heru.
SEKDAPROV JATIM DIMINTA MENGULANG ASESMEN KHUSUS KEPALA BIRO PBJ
Atas kondisi tersebut, Heru MAKI mendesak Sekdaprov Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi calon Kepala Biro PBJ.
Bahkan, ia meminta agar proses asesmen khusus untuk jabatan tersebut diulang dengan memasukkan persyaratan kompetensi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan organisasi.
Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa, rekam jejak pengalaman dalam bidang PBJ, pemahaman mendalam terhadap regulasi LKPP dan Perpres PBJ, serta integritas dan independensi dalam menjalankan kewenangan.
Heru menilai bahwa pengisian jabatan Kepala Biro PBJ tidak boleh dipaksakan hanya karena nama-nama kandidat telah diserahkan oleh Tim Asesmen.
Proses seleksi harus tetap mengedepankan prinsip the right man on the right place, profesionalitas birokrasi, meritokrasi, dan kepentingan publik.
"Jangan sampai proses seleksi pejabat justru mengabaikan kebutuhan riil organisasi. Kalau memang belum ada kandidat yang memenuhi kompetensi, mengapa harus dipaksakan? Lebih baik dilakukan evaluasi dan asesmen ulang daripada menempatkan seseorang pada jabatan strategis yang tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman profesionalnya," tegas Heru.
PBJ BUKAN SEKADAR PENYELENGGARA TENDER, TETAPI PENJAGA INTEGRITAS PEMBANGUNAN
Persoalan pengisian Kepala Biro PBJ menjadi semakin penting karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu instrumen utama dalam merealisasikan program pembangunan pemerintah.
Di dalamnya terdapat perputaran anggaran publik, proses pemilihan penyedia, penetapan pemenang tender, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.
Kesalahan dalam memahami regulasi, lemahnya pengawasan, maupun ketidakmampuan menjaga independensi dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari sengketa pengadaan, persoalan administrasi, kerugian keuangan negara, hingga potensi persoalan hukum.
Heru MAKI juga menyoroti perkembangan regulasi pengadaan, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menurut pandangannya semakin menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas aparatur pengadaan.
Ia turut mengaitkan hal tersebut dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2026 yang disorotnya dalam konteks pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam proses pengadaan.
Menurut Heru, penerapan prinsip kearifan lokal tidak boleh dimaknai sebagai ruang untuk mengistimewakan kelompok, jaringan, ataupun penyedia tertentu. Seluruh proses pemilihan penyedia harus tetap berlandaskan ketentuan hukum, prinsip persaingan sehat, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan.
Di sinilah pentingnya seorang Kepala Biro PBJ yang memiliki keberanian profesional untuk menjaga independensi institusi dari segala bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan regulasi.
WARNING KERAS: JANGAN ADA CONFLICT OF INTEREST DALAM PENENTUAN KEPALA BIRO PBJ
Satu hal yang menjadi perhatian serius Heru MAKI adalah potensi Conflict of Interest atau konflik kepentingan dalam penentuan pejabat maupun pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, Kepala Biro PBJ harus berdiri di atas kepentingan negara dan masyarakat, bukan menjadi representasi kepentingan kelompok, jaringan birokrasi, ataupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap proyek pemerintah.
Independensi seorang Kepala Biro PBJ harus menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pengadaan yang bersih.
Jangan sampai jabatan strategis tersebut justru ditempati figur yang rentan terhadap tekanan, intervensi, atau konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
"Yang dibutuhkan Jawa Timur adalah Kepala Biro PBJ yang independen, profesional, mengerti regulasi, dan berani mengatakan benar sebagai benar serta salah sebagai salah. Jangan sampai jabatan ini menjadi pintu masuk kepentingan kelompok tertentu. Pengadaan barang dan jasa adalah urusan uang rakyat, sehingga tidak boleh dikelola dengan pendekatan kepentingan pribadi maupun kelompok," tandas Heru.
TANTANG DEBAT TERBUKA, HERU MAKI SIAP UJI KOMPETENSI KEPALA BIRO PBJ TERPILIH
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Heru MAKI bahkan menyatakan kesiapannya untuk menantang Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim terpilih dalam sebuah debat terbuka yang disaksikan masyarakat Jawa Timur.
Debat tersebut, menurut Heru, dapat menjadi ruang pengujian terbuka mengenai penguasaan regulasi, pemahaman teknis pengadaan, independensi kelembagaan, serta komitmen dalam mencegah praktik penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Ia ingin memastikan bahwa pejabat yang nantinya dipercaya memimpin Biro PBJ benar-benar memahami tanggung jawab jabatan yang diembannya.
Tantangan tersebut sekaligus menjadi bentuk dorongan terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban publik atas proses penentuan pejabat strategis di lingkungan Pemprov Jatim.
"Kalau nantinya Sekdaprov Jatim tetap memilih salah satu dari tiga kandidat tersebut, saya siap mengajak Kepala Biro PBJ terpilih untuk debat terbuka di hadapan masyarakat Jawa Timur. Kita uji bersama sejauh mana penguasaan regulasi, kompetensi, pengalaman, dan pemahamannya terhadap dunia pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai publik hanya disuguhi nama pejabat tanpa mengetahui kapasitas profesional yang dimilikinya," ungkap Heru.
KEPUTUSAN SEKDAPROV JATIM AKAN MENJADI UJIAN KOMITMEN REFORMASI BIROKRASI
Pada akhirnya, pengisian jabatan Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim bukan sekadar persoalan siapa yang akan mendapatkan promosi jabatan eselon II.
Lebih dari itu, keputusan tersebut akan menentukan arah tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan.
Sekdaprov Jatim dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penentuan pejabat benar-benar mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan prinsip meritokrasi.
Tidak boleh ada kompromi terhadap profesionalitas. Tidak boleh ada pengabaian terhadap standar kompetensi. Dan tidak boleh ada ruang bagi konflik kepentingan yang berpotensi merusak independensi tata kelola pengadaan.
Sebab, pembangunan Jawa Timur tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga membutuhkan sistem pengadaan yang transparan, penyedia yang berkompetisi secara sehat, pejabat yang kompeten, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pesan Heru MAKI kepada Sekdaprov Jatim sangat jelas: jangan mempertaruhkan masa depan tata kelola pengadaan Jawa Timur hanya demi keputusan penempatan pejabat. Kepala Biro PBJ harus dipimpin oleh orang yang memahami PBJ, memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan, berintegritas, dan tidak tersandera kepentingan kelompok mana pun.
Bagi Heru MAKI, prinsipnya adalah harga mati : kompetensi, sertifikasi, pengalaman, dan independensi harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jawa Timur.
Karena pada akhirnya, yang harus dilindungi bukan kepentingan pejabat, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan jaringan tertentu.
Yang harus dilindungi adalah uang rakyat, integritas pembangunan, dan masa depan Jawa Timur. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta