Kuburaya,MediaIndonesiaTimes.id - Mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik yang disebut kerap terjadi memicu desakan keras masyarakat Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Warga menuntut pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, BPH Migas, dan PLN segera bertindak. Jangan sampai masyarakat pelosok terus menanggung beban tanpa kepastian penyelesaian. selasa, 20/10/2026.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Dalam aksi massa yang melibatkan Kamirad Serpades, Solmadapar, dan aliansi masyarakat, persoalan energi menjadi salah satu tuntutan utama. Pertalite disebut mencapai Rpj15.000 per liter, sedangkan solar bersubsidi menembus Rp19.000 per liter.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Batu Ampar, Ari, menegaskan bahwa mahalnya BBM sangat membebani masyarakat, khususnya warga Padang Tikar dan sekitarnya yang bergantung pada bahan bakar untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Menurut Ari, kondisi tersebut berkaitan dengan penghentian operasional sub-penyalur BBM yang sebelumnya membantu menjaga pasokan dan kestabilan harga di wilayah mereka.
“Dulu, saat sub-penyalur masih beroperasi, harga BBM relatif stabil. Setelah dihentikan, harga melonjak dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Kami meminta persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegas Ari.
Ari secara tegas mendesak Bupati Kubu Raya, DPRD, dan Pertamina agar tidak sekadar mendengar keluhan warga. Ketiganya diminta mengawal aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat, khususnya BPH Migas, untuk mengevaluasi kebijakan penghentian sub-penyalur BBM.
Ia menilai kebijakan distribusi energi harus mempertimbangkan kenyataan geografis, akses transportasi, dan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Jangan sampai keputusan administratif justru memperberat akses warga terhadap kebutuhan dasar.
“Jangan hanya melihat aturan di atas meja. Turun langsung ke lapangan dan lihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kalau masyarakat semakin sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau, siapa yang harus bertanggung jawab mencari solusinya?” ujar Ari.
Ia meminta BPH Migas membuka ruang evaluasi secara serius dan menjelaskan langkah yang dapat ditempuh untuk menjamin distribusi BBM bagi masyarakat Batu Ampar.
Pemda dan DPRD juga ditantang membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Aspirasi warga jangan berhenti menjadi catatan rapat atau sekadar pernyataan di hadapan massa. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang jelas dan hasil yang dapat dirasakan.
Persoalan lain yang disuarakan warga adalah pemadaman listrik yang disebut kerap terjadi di Kecamatan Batu Ampar. Gangguan tersebut dinilai menghambat aktivitas sehari-hari dan menambah beban masyarakat.
Ari mendesak pimpinan PLN di Kalimantan Barat segera mengevaluasi keandalan pasokan listrik, mengidentifikasi penyebab gangguan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.
“BBM dan listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami meminta PLN segera membenahi pelayanan. Jangan biarkan masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian kapan masalah ini diselesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat di wilayah pelosok berhak memperoleh pelayanan energi yang layak. Jarak geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan warga.
Aksi masyarakat Batu Ampar menjadi peringatan terbuka bagi seluruh pihak terkait. Pemda dan DPRD dituntut mengawal aspirasi, Pertamina diminta memberikan kejelasan mengenai distribusi BBM, BPH Migas didesak mengevaluasi kebijakan sub-penyalur, sedangkan PLN dituntut memperbaiki pelayanan listrik.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.