Agus Flores: Pers Bukan Musuh Negara, Kekuasaan Harus Tunduk pada Etika Nusantara
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Media Indonesia Times dengan traktir.
Menurut Agus Flores, PW.FRN hadir sebagai elemen kontrol sosial (social control) yang mengedepankan prinsip fast respon dalam menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong transparansi dan profesionalisme institusi negara, termasuk aparat penegak hukum.
“Pers bukan musuh negara, tetapi mitra kritis yang bertugas menjaga keseimbangan demokrasi. Kritik harus dibangun secara objektif, berimbang, dan bertanggung jawab,” tegas Agus Flores, Rabu (7/1/2026).
Seiring dengan itu, diskursus tentang etika kekuasaan berbasis nilai Nusantara kembali mencuat ke ruang publik menyusul beredarnya sebuah visual bertema kebangsaan dan kepemimpinan di media sosial. Visual tersebut menampilkan sosok R. Mas MH Agus Rugiarto, SH, dengan latar bangunan bercorak arsitektur Majapahit.




Dalam narasi yang menyertai visual tersebut, disebutkan bahwa garis keturunan Sultan Agung Partika Candra masih menyimpan markas atau padepokan Bhayangkara kuno peninggalan era Majapahit. Pesan utama yang disampaikan menekankan pentingnya pengendalian diri para penguasa, agar tidak terjebak dalam kerakusan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Narasi tersebut dipandang sebagai refleksi nilai-nilai kepemimpinan Nusantara, di mana kekuasaan tidak dimaknai sebagai alat dominasi semata, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan, laku spiritual, serta keberpihakan kepada rakyat.
Pengamat budaya menilai, kemunculan simbol-simbol Majapahit dalam wacana publik mencerminkan kerinduan masyarakat terhadap figur pemimpin yang beretika, berakar pada sejarah, serta menjunjung tinggi kearifan lokal. Majapahit dimaknai sebagai simbol kejayaan Nusantara yang dibangun melalui persatuan, moral kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang beradab.
Agus Flores menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat PW.FRN dalam menjalankan fungsi pers. Menurutnya, pers yang kuat bukan hanya kritis dan cepat, tetapi juga harus berpijak pada moralitas, budaya, dan kepentingan rakyat.




“Pers yang kehilangan etika akan sama berbahayanya dengan kekuasaan yang kehilangan moral,” ujarnya.
PW.FRN Counter Polri diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pers, dan negara, sekaligus penjaga etika publik agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor hukum, moral, dan keadilan sosial. (Red)
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Dugaan Kekerasan Seksual di TPQ Sambikerep, Polrestabes Surabaya Resmi Terima Laporan Korban
Kuasa Hukum Ungkap Petunjuk Baru, Polda Gorontalo Perluas Operasi Pencarian Eca
Wabup Pohuwato Nyatakan Siap Turun Bersama Massa, Besok Dijemput di Kantor Bupati