SURABAYA, 11 November 2026 – Media Indonesia Times | Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang secara resmi menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 kini menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul dugaan rencana pengalihan pengelolaan anggaran kegiatan olahraga, termasuk anggaran PON dan Babak Kualifikasi (BK) Porprov, dari KONI Jatim ke dalam DIPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah langkah pengalihan anggaran itu semata-mata merupakan penyesuaian mekanisme administrasi pemerintahan, atau justru berpotensi menggeser kewenangan penyelenggaraan olahraga yang sebelumnya telah secara resmi diberikan Gubernur kepada KONI Jatim?
Persoalan ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Khofifah secara eksplisit menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jawa Timur X Tahun 2027.
Diktum KESATU secara tegas menyebutkan penugasan KONI Jatim sebagai penyelenggara. Selanjutnya, diktum KEDUA memberikan sejumlah mandat operasional kepada KONI Jatim, mulai dari mempersiapkan penyelenggaraan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu pelaksanaan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara itu, diktum KETIGA mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISPORA PUNYA KEWENANGAN ANGGARAN, TETAPI BUKAN BERARTI OTOMATIS MENJADI PENYELENGGARA
Di sinilah letak persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Harus dipahami bahwa mekanisme penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, penyaluran pembiayaan, dan kewenangan teknis penyelenggaraan merupakan aspek yang berbeda.
Dispora Jatim memang memiliki posisi dalam mekanisme penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, keberadaan Dispora sebagai perangkat daerah yang mengelola urusan kepemudaan dan olahraga tidak serta-merta menghapus mandat penyelenggaraan yang telah diberikan Gubernur kepada KONI Jatim.
Jika benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora, pemerintah provinsi wajib memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, tujuan, mekanisme, serta batas kewenangan masing-masing institusi.
Apakah hanya terjadi penyesuaian administrasi penganggaran? Apakah terdapat perubahan mekanisme hibah? Ataukah terdapat perubahan substantif dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menggeser peran KONI Jatim?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Sebab, apabila perubahan mekanisme pembiayaan berujung pada pengambilalihan fungsi penyelenggaraan, maka perlu dipastikan kesesuaiannya dengan keputusan Gubernur yang masih menjadi landasan penugasan tersebut.
HERU MAKI: ADA DUGAAN PERLAWANAN TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menilai rencana pengalihan anggaran tersebut patut dicermati secara serius.
Menurut Heru, apabila dikorelasikan dengan SK Gubernur Jawa Timur tertanggal 6 Oktober 2025, muncul dugaan adanya langkah yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan birokratis terhadap arah kebijakan Gubernur, apabila pengalihan tersebut sampai menggeser kewenangan penyelenggaraan yang telah diberikan kepada KONI Jatim.
Heru MAKI juga meminta agar rencana pengalihan anggaran tersebut tidak hanya dilihat dari perspektif Kadispora Jatim, tetapi harus ditelusuri hingga kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran.
Kepala Bappeda Jatim dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, menurut Heru, juga perlu dimintai penjelasan mengenai alasan, pertimbangan, serta dasar hukum yang digunakan dalam rencana pengalihan anggaran tersebut.
"Kalau memang ada perubahan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora, harus dijelaskan secara terbuka. Apa dasar hukumnya? Siapa yang mengusulkan? Siapa yang menyetujui? Dan apakah perubahan tersebut tidak bertentangan dengan penugasan Gubernur kepada KONI Jatim?" tegas Heru MAKI.
Menurutnya, jangan sampai kebijakan Gubernur yang sudah dituangkan dalam keputusan resmi justru kehilangan substansi akibat interpretasi atau kebijakan teknis di tingkat organisasi perangkat daerah.
SKALA PRIORITAS ANGGARAN DISPORA JATIM JUGA DIPERTANYAKAN
Tidak berhenti pada persoalan kewenangan, Heru MAKI juga melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan dan skala prioritas penggunaan anggaran Dispora Jawa Timur.
Ia memberikan ilustrasi mengenai besarnya anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar.
Sebaliknya, anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang memiliki orientasi pembinaan dan pencetakan prestasi atlet pelajar disebut hanya sekitar sepertiga dari anggaran kegiatan GMS tersebut.
"Untuk ilustrasi saja, bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tembus hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya sepertiga dari anggaran GMS. Inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran," ungkap Heru MAKI.
Bagi Heru, anggaran olahraga seharusnya memiliki orientasi yang jelas terhadap pembinaan atlet, peningkatan kualitas kompetisi, penguatan prestasi, serta keberlanjutan regenerasi atlet Jawa Timur.
Kegiatan seremonial maupun olahraga masyarakat tentu tetap memiliki tempat dalam kebijakan pemerintah. Namun, proporsi pembiayaan harus disusun berdasarkan kebutuhan, manfaat, indikator keberhasilan, dan target pembangunan olahraga daerah.
Jangan sampai kegiatan yang bersifat seremonial mendapatkan perhatian pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pembinaan prestasi atlet.
Catatan Heru tersebut sekaligus menjadi peringatan agar Dispora Jatim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan anggaran olahraga.
HERU MAKI: OPSI COPOT KADISPORA JATIM HARUS DIPERTIMBANGKAN
Dengan berbagai persoalan tersebut, Heru MAKI secara terbuka menyampaikan bahwa salah satu opsi untuk mempertajam arah kebijakan dan meningkatkan prestasi olahraga Jawa Timur adalah melakukan evaluasi kepemimpinan Kadispora Jatim, Hadi Wawan.
Bahkan, Heru secara tegas menyuarakan tuntutan agar Gubernur Jawa Timur mempertimbangkan pencopotan Hadi Wawan dari jabatan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur.
"Pastinya saya dan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berusaha dan berupaya menghadap Ibunda Gubernur Jawa Timur dan mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur untuk mencopot Kadispora Jatim, Hadi Wawan," tegas Heru MAKI.
Heru menjelaskan, dorongan tersebut merupakan langkah evaluasi kepemimpinan yang dinilainya perlu segera dilakukan demi memperbaiki tata kelola, orientasi anggaran, dan arah pembinaan olahraga Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa percepatan evaluasi terhadap Hadi Wawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Jawa Timur, merupakan bagian dari tuntutan perubahan kebijakan pengelolaan olahraga daerah.
Menurut Heru, Jawa Timur membutuhkan kepemimpinan Dispora yang benar-benar memahami urgensi pembinaan atlet, mampu menyusun skala prioritas anggaran, serta bersinergi dengan KONI dalam membangun prestasi olahraga.
MAKI JATIM SIAP GELAR AKSI BESAR, SATU TUNTUTAN: COPOT KADISPORA JATIM
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Heru MAKI memastikan MAKI Jatim tengah mempersiapkan langkah aksi demonstrasi ke Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim.
Aksi tersebut akan membawa satu isu utama yang secara tegas disuarakan:
COPOT KADISPORA JATIM!
"Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim secepatnya. Insyaallah maksimal minggu depan," tegas Heru.
Heru menambahkan, aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan olahraga di Jawa Timur.
Selain aksi demonstrasi, MAKI Jatim juga memastikan akan mempercepat penyampaian berkas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan LPJ DIPA anggaran Dispora Jatim periode 2024-2026.
Langkah pelaporan tersebut, menurut Heru, akan ditempuh melalui mekanisme hukum dan disertai dokumen serta materi yang dinilai relevan untuk ditelaah oleh aparat penegak hukum.
Dengan demikian, persoalan Dispora Jatim tidak hanya berhenti pada kritik terhadap kebijakan anggaran, tetapi juga menyangkut tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
GUBERNUR KHOFIFAH DIMINTA SEGERA TURUN TANGAN
Pada akhirnya, persoalan ini membutuhkan sikap dan penjelasan langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Publik berhak mengetahui apakah rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora memang telah melalui kajian hukum dan mekanisme perencanaan yang benar.
Publik juga berhak mendapatkan kepastian bahwa keputusan Gubernur mengenai penugasan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov X Tahun 2027 tidak mengalami perubahan substansi tanpa dasar hukum yang jelas.
Sebab, sebuah keputusan kepala daerah tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen administratif yang kehilangan kekuatan pelaksanaan akibat kebijakan teknis di bawahnya.
Jika memang terdapat kebutuhan penyesuaian mekanisme penganggaran, pemerintah provinsi harus menjelaskannya secara transparan. Namun, jika terdapat perubahan kewenangan penyelenggaraan, maka landasan hukum dan prosedur perubahannya wajib dibuka kepada publik.
Heru MAKI berharap Gubernur Khofifah segera mengambil langkah evaluasi terhadap kepemimpinan Dispora Jatim, termasuk mempertimbangkan pencopotan Hadi Wawan, apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Olahraga Jawa Timur tidak boleh menjadi arena tarik-menarik kewenangan birokrasi. Anggaran olahraga harus berpihak pada prestasi, pembinaan atlet, dan kepentingan publik.
Porprov 2027 bukan sekadar agenda kompetisi empat tahunan. Porprov merupakan bagian penting dari ekosistem pembinaan atlet yang menjadi fondasi prestasi olahraga Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional.
Karena itu, siapa pun yang memegang kendali kebijakan harus memastikan bahwa seluruh kewenangan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada prestasi.
Kini, bola kebijakan berada di tangan Gubernur Jawa Timur.
Jangan sampai keputusan Gubernur sudah menunjuk KONI Jatim sebagai penyelenggara, tetapi implementasinya justru menimbulkan polemik kewenangan di lingkungan birokrasi sendiri.
Jawa Timur membutuhkan tata kelola olahraga yang solid, bukan konflik kewenangan. Membutuhkan keberpihakan terhadap atlet, bukan sekadar besarnya anggaran kegiatan. Dan yang paling utama, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi prestasi menjadi kebijakan nyata. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
