SURABAYA – Media Indonesia Times | Praktik perdagangan orang yang menjadikan perempuan, bahkan anak di bawah umur, sebagai objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi kembali terungkap di Kota Surabaya. Pengungkapan tiga perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Satres PPA-PPO) Polrestabes Surabaya membuka gambaran serius mengenai ancaman eksploitasi manusia yang masih berlangsung di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.
Dalam rentang 15 Oktober hingga 19 November 2026, kepolisian menangani tiga perkara TPPO dengan empat orang terduga pelaku yang diduga memiliki peran sebagai mucikari. Mereka terdiri atas tiga laki-laki dewasa dan seorang anak. Sementara itu, tiga perempuan teridentifikasi sebagai korban, masing-masing dua orang dewasa dan satu anak di bawah umur.
Keberadaan korban yang masih berusia anak menjadi aspek paling memprihatinkan dalam pengungkapan tersebut. Sebab, ketika seorang anak diduga terseret dalam praktik perdagangan orang, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut pelanggaran hukum atau transaksi ilegal, melainkan juga menyentuh persoalan serius mengenai keselamatan, martabat, masa depan, dan hak dasar anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.
Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari, mengungkapkan bahwa ketiga perkara tersebut ditangani dalam periode pertengahan Oktober hingga November 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para terduga pelaku diduga memanfaatkan korban untuk memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
"Dari tiga perkara yang kami tangani, terdapat tiga korban perempuan, yakni dua orang dewasa dan satu anak. Para terduga pelaku diduga mengambil keuntungan berupa uang dari aktivitas tersebut," ungkap Melatisari, Jumat (20/11/2026).
Dalam proses pengungkapan, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para terduga pelaku. Barang bukti tersebut meliputi telepon seluler, uang tunai, kondom, hingga kuitansi pembayaran hotel.
Keberadaan barang bukti tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menelusuri dugaan rangkaian aktivitas, komunikasi, transaksi keuangan, serta hubungan antara para pihak yang terlibat. Namun, pembuktian mengenai konstruksi tindak pidana, termasuk peran dan pertanggungjawaban hukum masing-masing terduga pelaku, tetap menjadi kewenangan penyidik melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Tiga laporan polisi yang menjadi dasar penanganan perkara tercatat diterbitkan pada 25 dan 30 Oktober 2026. Hingga 19 November 2026, seluruh perkara masih dalam tahap penyidikan. Polisi terus mendalami keterlibatan masing-masing terduga pelaku sekaligus membuka kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki hubungan dengan dugaan praktik perdagangan orang tersebut.
Pengembangan perkara menjadi penting untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada pihak yang diduga berada di lapisan terdepan. Dalam perkara perdagangan orang, penelusuran aliran keuntungan, komunikasi antarpihak, pola perekrutan, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas merupakan bagian penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Di sisi lain, penanganan TPPO juga tidak boleh semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Keselamatan dan pemulihan korban, terutama anak di bawah umur, harus menjadi prioritas. Korban perlu mendapatkan perlindungan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta pemenuhan hak-hak lainnya agar tidak kembali mengalami eksploitasi maupun stigma sosial.
Kesadaran terhadap persoalan tersebut turut mendorong Polrestabes Surabaya memperluas langkah pencegahan melalui edukasi publik. Sedikitnya delapan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan menjangkau sekitar 810 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Sasaran edukasi meliputi pelajar sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, siswa sekolah menengah pertama, mahasiswa, hingga calon pekerja migran Indonesia (PMI). Kelompok-kelompok tersebut dinilai penting memperoleh pemahaman mengenai potensi ancaman, pola perekrutan yang mencurigakan, serta berbagai modus yang dapat digunakan untuk menjerat korban perdagangan orang.
"Upaya pencegahan terus kami lakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kelompok yang berpotensi menjadi sasaran perdagangan orang. Sekitar 810 orang telah menerima edukasi agar lebih memahami risiko dan modus yang perlu diwaspadai," jelas Melatisari.
Pengungkapan tiga perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perdagangan orang bukan sekadar kejahatan yang berlangsung melalui transaksi tersembunyi. Di balik praktik tersebut terdapat persoalan kemanusiaan yang jauh lebih besar: manusia diposisikan sebagai komoditas, sementara keuntungan ekonomi ditempatkan di atas keselamatan dan martabat korban.
Terlebih ketika anak di bawah umur diduga menjadi sasaran eksploitasi, negara dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan berjalan secara nyata, bukan sebatas imbauan. Pengawasan lingkungan, keberanian melaporkan indikasi perekrutan mencurigakan, edukasi keluarga, serta respons cepat aparat menjadi mata rantai penting dalam memutus praktik perdagangan manusia.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses pengembangan ketiga perkara tersebut. Masyarakat menantikan pengungkapan yang menyeluruh, penegakan hukum yang transparan, serta perlindungan maksimal bagi para korban. Sebab, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak cukup diukur dari jumlah pelaku yang diamankan, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap jaringan, menghentikan eksploitasi, dan memastikan para korban memperoleh kembali hak serta martabat kemanusiaannya. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta