Menguatkan Kesadaran Hukum, Menjaga Ruang Publik: PKB Jawa Timur Dorong Sinergi Masyarakat dan Pemerintah Cegah Premanisme serta Parkir Liar

Kegiatan yang berlangsung di Deka Hotel Surabaya, Sabtu (18/7), menghadirkan berbagai elemen masyarakat untuk berdialog mengenai pentingnya penegakan hukum, peran pemerintah, serta partisipasi warga dalam menjaga ketertiban umum. Tema yang diangkat menegaskan bahwa rasa aman dan nyaman merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga

Berita

Tandatangani PKS Dengan BPJS TK, Seluruh Anggota PWI Sumut Tercover Dalam Program Jaminan Sosial

Berita

Senam Bersama ICONNET di Talangsuko, PLN Icon Plus Jatim Perkuat Kedekatan dengan Warga Turen Malang

Berita

Perkuat Kolaborasi Industri Hulu Migas, PLN Icon Plus Hadirkan Solusi Digital dan Ekosistem Hijau

Berita

Hari Kesaktian Pancasila, PLN Icon Plus Perkuat Semangat Persatuan dan Pengabdian

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Drs. H. M. Musyafak Rouf, M.H., yang menekankan bahwa sosialisasi hukum tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa ketertiban sosial merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di ruang publik, termasuk praktik premanisme dan parkir liar, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata. Diperlukan edukasi yang berkelanjutan, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Baca Juga

Berita

Mekar Bersama, PLN Icon Plus Buka Peluang Pasar bagi UMKM Binaan di Puncak HUT ke-26

Berita

Kapolres Mesuji Laksanakan Jumat Keliling di Masjid Nurul Ikhlas, Sosialisasikan Program "Polisi Bersama Masyarakat"

Berita

BRAN Gandeng Akademisi, Matangkan Regulasi Reforma Agraria

Berita

Gelar Green Policing di Pantai Kenjeran, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Bersihkan Lingkungan dan Bagikan Sembako

Melalui forum tersebut, peserta diajak memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Setiap masyarakat berhak memperoleh rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, menggunakan fasilitas publik, maupun mengakses layanan pemerintahan tanpa adanya gangguan yang mengurangi kenyamanan.

Sosialisasi juga menjadi ruang dialog mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi warga. Kesadaran hukum yang tumbuh dari masyarakat dinilai akan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga

Berita

Berbagi di Pekan ke‑98 Jumat Berkah, Wartawan Kolaborasi Budayantara Fest Salurkan Ratusan Nasi Kotak

Berita

Semangat Hari Sumpah Pemuda, PLN Tambah Pembangkit 50 MW di Sigi Sulteng untuk Jaga Keandalan Listrik Sulawesi

Berita

Semangat Hari Sumpah Pemuda, Dekatkan Layanan ke Desa, PLN dan Wamendagri Dorong Transaksi Listrik Mudah Lewat KDKMP di Jawa Barat

Berita

25 Pekan Tanpa Putus, YR TIM Terus Berbagai Kepedulian di Lapas Pohuwato

PKB Jawa Timur memandang bahwa penguatan literasi hukum perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami hak-haknya sebagai warga negara, tetapi juga menyadari kewajiban untuk menghormati aturan yang berlaku. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum, kepastian hukum, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tumbuh komitmen bersama untuk menjadikan ruang publik sebagai tempat yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kehidupan yang harmonis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. (Bagas)