Ari Laporkan Dugaan Pungutan di SMPN Banyuwangi ke Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

Surat pengaduan yang dikirim pada 15 Juli 2026 tersebut berisi permintaan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan pendalaman terhadap Kepala Sekolah, Komite Sekolah, maupun oknum pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan praktik pungutan di lingkungan sekolah.

Baca Juga

Berita

Untuk Peningkatan Pelayanan, Kantor BPN Labuhanbatu Perkuat  Koordinasi Internal

Berita

MAKI JATIM GUNCANG JEMBER LEWAT ADU STRIKE LELE: DI BALIK TOTAL HADIAH RP 31 JUTA SELAMA 2 HARI, ADA STRATEGI EKONOMI KREATIF DAN PESAN KEMERDEKAAN YANG ELEGAN

Berita

Jelang Pilkades 2026, Roops Polda Bengkulu Supervisi dan Asistensi Sispamkota serta TFG di Polres Mukomuko

Berita

Dinsos PP dan KB Banyuwangi dan LKKNU Bahas Pengasuhan Anak serta Pengelolaan Keuangan di Era Digital

Dalam laporannya, Ari Bagus Pranata menyebut pengaduan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari sejumlah orang tua atau wali murid Tahun Ajaran 2025/2026. Menurut laporan para pengadu, terdapat dugaan adanya iuran yang disebut sebagai iuran wajib sebesar Rp100.000 per bulan. Pengadu juga menyampaikan bahwa apabila iuran tersebut belum dibayarkan, orang tua diminta untuk segera melunasinya.

Selain itu, surat tersebut juga mengungkap adanya dugaan permintaan uang sarana bagi peserta didik pindahan dari sekolah lain. Menurut laporan yang diterima, biaya tersebut disebut mencapai sekitar Rp2.500.000, yang dikaitkan dengan pengadaan sarana berupa 20 kursi plastik merek Napolly. Namun, pengadu menyebut terdapat orang tua yang tidak mampu memenuhi permintaan tersebut sehingga akhirnya hanya diminta menyediakan sebagian dari jumlah yang semula disebutkan.

Baca Juga

Berita

Menuju Pembangunan RSUD Cakung: Rekan Indonesia Ungkap Target Penyelesaian Pemilihan Kontraktor Tahun 2026

Berita

Tari Gandrung Sambut Kapolresta Banyuwangi yang Baru, Kearifan Lokal Warnai Sertijab

Berita

Eddi Santana: Gubernur Herman Deru Paling Bertanggung Jawab atas Kabut Asap Sumsel, Banpres Rp100 Miliar Disorot

Berita

Disambut Bupati Ipuk, Para Penari Korban Selamat KMP Batumandi Siap Tampil di Gandrung Sewu Banyuwangi

Tak hanya itu, laporan juga menyinggung dugaan penjualan paket seragam sekolah dengan nilai sekitar Rp900.000. Menurut pengadu, seragam tersebut sebenarnya dapat dibeli di luar lingkungan sekolah sehingga orang tua berharap memiliki keleluasaan dalam menentukan tempat pembelian.

Atas dasar laporan tersebut, Ari Bagus Pranata meminta Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen melalui ULT untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan praktik pungutan tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pelapor meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, seluruh pungutan yang tidak sah dihentikan, serta dana yang telah dipungut dikembalikan kepada orang tua atau wali murid.

Baca Juga

Berita

Tinjau Sungai Kalimati, Bupati Ipuk Siapkan Penanganan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Berita

Setiap Pagi, Makanan Diantar ke Rumah Lansia Miskin, Rantang Kasih Banyuwangi Terus Berlanjut

Berita

Perjalanan Panjang Gandrung Sewu, Tahun Ini Hadirkan Cerita Baru di Panggung Malam lewat Gandrung Sewu Glow in The Dark

Berita

Diikuti 1.584 Pelajar, Turnamen Futsal Wabup Cup 2026 Jadi Ajang Penjaringan Bibit Atlet Muda Potensial

"Saya juga melampirkan bukti awal berupa kwintansi dan percakapan," Ujar Ari.

Selain itu, pelapor juga meminta agar dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan komite sekolah serta hasil penanganan pengaduan disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.